sponsor

Slider

Seputar Bekasi

Pemerintahan

Tokoh

Kuliner

Piknik

Olah Raga

PLN Pasok 1 Milyar VA untuk Kawasan Industri dan Bisnis di Bekasi

PLN siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000.000.000 (milyar) Volt Ampere (VA).
Daya sebesar itu akan diserap oleh setidaknya 56 (lima puluh enam) pelanggan dan calon pelanggan melalui transaksi pasang baru dan tambah daya listrik. 35 perusahaan diantaranya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan PLN pada hari ini, Rabu (18/4/2018) dalam acara Potential Customer Gathering 2018.
Selain itu, sebanyak 3 perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PLN sebagai bentuk kesepakatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. 1 perusahaan mendatangani Head of Agreement, dan 17 sisanya adalah perusahaan yang tengah menjajaki kerja sama dengan PLN.
Dalam acara yang mempertemukan pelanggan dan calon pelanggan dengan PLN ini, Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali mengatakan program 35.000 MW terus berjalan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan kelistrikan nasional jangka panjang.
“Kami mengajak kepada pengusaha untuk tidak ragu berinvestasi karena listriknya kami sediakan. Kami juga mengajak para Kepala Daerah untuk menarik investor ke daerahnya dalam rangka memajukan perekonomian,” kata Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan dengan acara yang mengangkat tagline Be the 1st : 1.000.000.000 VA, menurutnya angka ini mencerminkan potensi penyambungan listrik pelanggan yang ditandatangani pada hari ini.
“Bagi bapak ibu yang ingin menjadi pelanggan PLN jangan ragu untuk datang ke kami atau kami akan mendatangi bapak ibu. Para account executive di unit pelayanan PLN selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Ali.
Pelanggan maupun calon pelanggan industri, bisnis dan lembaga yang hadir pada acara ini berasal dari berbagai segmen industri mulai dari pengembang properti, perusahaan manufaktur, dan lembaga pelayanan seperti rumah sakit.
“Hampir seluruh perusahaan maupun lembaga-lembaga tersebut mengajukan permohonan listrik tegangan menengah maupun tegangan tinggi dengan daya 345.000 VA sampai 280.000.000 VA,” kata General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana.
“Intinya PLN siap berapa pun kebutuhan listrik yang dibutuhkan. Posisi daya listrik yang tersedia sudah sangat cukup, infrastruktur, dan sarana pendukungnya juga sudah sangat mumpuni. Kami sangat terbuka untuk menerima pengembangan investasi dari jenis industri apapun dengan kualitas pelayanan yang excellent,” tambah Iwan.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Dadang Masoem menyatakan realisasi investasi di Jawa Barat meningkat dari tahun ke tahun.
“Sektor yang diminati investor adalah industri kendaraan bermotor, alat transportasi, industri logam, mesin dan elektronika. Saat ini kami terus meningkatkan pelayanan perizinan berinvestasi agar semakin mudah dan cepat, seperti layanan perizinan online di website http://bpmpt.jabarprov.go.id/,” jelas Dadang.

Sa’duddin : Pemuda adalah Pemimpin Masa Depan


LBK-ebelum membuka acara Pasar Rayat Cibitung pada Minggu pagi (02/10), Paslon Pilkada 2017, Sa’duddin menyempatkan diri menghadiri acara remaja di Masjid Roudhatul Jannah, Perumahan Regency 2 Wanasari, Cibitung.
Dalam acara yang bertajuk ‘Membangun Generasi Muda Yang Cerdas dan Cinta Masjid’ pasangan Ahmad Dhani mengingatkan arti penting keberadaan pemuda untuk masa depan.
“Pemuda saat ini, adalah pemimpin nanti. Generasi muda memang harus cerdas dan cinta kepada masjid. Mereka nanti yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa. Sekarang ini kalian adalah pemuda, nanti kalian akan jadi pemimpin,” jelas Sa’duddin digadapan 100 remaja putra dan putri.
Dalam sambutanya, Sa’duddin juga memotivasi peserta untuk menjadi pemuda yang bisa dibanggakan. Yaitu dengan cara mencintai masjid, menggali ilmu, potensi diri, dan yang terpenting bisa dekat dengan Allah.
“Semuanya bermuara kepada Allah. Niatkan karena Allah, bersama dengan Allah, dan kepada Allah. Inilah pemuda yang bisa mengguncang dunia,” pesannya sebelum beranjak meresmikan Pasar Rakyat Cibitung 

Sumber : www.beritabekasi.co.id

Tanam Pohon Memperingati HUT PGRI


KOTA - Rangkaian HUT PGRI Ke-68 Tingkat Kecamatan Pondokgede.

Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi pagi tadi membuka rangkaian kegiatan Hut PGRI ke-68 tingkat Kecamatan Pondokgede dilapangan Pondokgede dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Bekasi Drs.Rayendra Sukarmadji serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi dan para Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan pondokgede, Minggu, (24/11/2013).

Dalam sambutannya Walikota Bekasi mengatakan bahwa sistem dan praktik pendidikan berkualitas hanya akan lahir apabila terdapat guru profesional di dalamnya, memiliki kompetensi dan yang kesejahteraannya terpenuhi. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan memiliki empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan para guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik agar kelak mampu mengaktualisasikan berbagai potensi dimiliknya.

Potensi guru meliputi kompetensi sosial menunjukkan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar; kompetensi kepribadian yang bermakna karakteristik pribadi guru harus menjadi teladan bagi peserta didik dan guru memiliki akhlak mulia; dan kompetensi profesional yang merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi diajarkan secara mumpuni..

Kegiatan Hut PGRI ke-68 ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di lapangan Pondokgede dan pelepasan gerak jalan yang dihadiri juga oleh para pelajar tingkat SD,SMP,dan SMA oleh Walikota Bekasi. (amalia)

Pengunjung Kantor Walikota Bekasi Diperketat

KOTA - Satpol-PP Perketat Pengawasan Pengunjung Kantor Walikota.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terus memperkuat personelnya untuk melakukan pengawasan bagi pengunjung atau tamu yang datang ke Kantor Walikota, di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

“Selain memberikan kartu tanda masuk ke pekarangan kantor melalui pintu masuk sebelah utara, juga memeriksa indentitas tamu yang akan masuk via penjagaan dilobi kantor”, ujar Yayan selaku Kepala Satuan Satpol PP di Bekasi, Jumat (22/11).

Beliau mengatakan, sejak diberlakukannya sistem pengamanan serta pengawasan bagi pengujung kantor  kurang lebih setahun ini, kondisi kantor berlangsung baik kendati adanya aksi unjuk rasa baik yang melakukan orasi diareal kantor maupun diluar kantor. “Kita tidak menginginkan kejadian seperti yang terjadi digedung Mahkamah Konstitusi, karena kurangnya pengawasan”, ujarnya.

Selain mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terkadang berlebihan, Satpol PP juga selektif untuk para tamu yang akan berkunjung kepada pejabat setempat dengan memintai identitas serta memberikan tanda pengenal tamu. “Sehari tamu yang berkunjung bisa sampai 20 hingga 30 orang pengunjung”, katanya seraya menyebutkan nantinya juga akan dibentuk lagi sistem pengawasan pengunjung untuk kantor 10 lantai yang baru. (jamal)



Urus e-KTP Gratis, Bikin Kartu Keluarga Bayar?

KOTA - Warga Keluhkan Layanan Kependudukan.

Pelayanan gratis untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat pindah dan bahkan keterangan waris di Kota Bekasi, hanya sebatas omongan pejabat saja,

“Buktinya bikin kartu keluarga bayar Rp 50.000,” ujar Heru Haryanto, 34, warga Perumahan Vila Mas Garden, Bekasi Utara. Hal senada juga disampaikan Andika, warga Bintara, Bekasi Barat, “Saya ditawari Rp 150 ribu untuk pembuatan KTP dan KK,” ujar ayah dua anak, warga Bintara Mas Naga.

Dia menyebutkan saat mengurus KK untuk menambah anak sekaligus membuat KTP reguler, karena E-KTP belum jadi, ada oknum pegawai yang menawarkan proses itu.

Ketika berdialog dengan warga di Kecamatan Bekasi Selatan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada awal Nopember lalu, menjelaskan semua produk kependudukan gratis. “Kalau masih ada yang dipungut biaya yang tanggungjawab kepala dinasnya,” jelas Rahmat Effendi, sambil menunjuk kepala dinas kependudukan.

Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membenarkan kalau semua produk kependudukan gratis sesuai Peraturan Daerag (Perda) No 8 Tahun 2013 tentang biaya cetak KK dan akte kelahiran.

“Pembuatan KTP reguler tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan sudah direkam, karenanya semua print KTP ditarik ke dinas,” ujar Rudi, sambil mengatakan soal Kartu Keluarga dan  akte kelahiran gratis. “Asalkan di antar sendiri dan mengurus tanpa melalui perantara,” terangnya.

Rudi menjelaskan, seandainya ada oknum pegwai Disdukcapil yang melakukan pungutan segera laporkan dan beri tahu nama oknum tersebut. “Kalau itu pegawai Disdukcapil, pasti saya tindak,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan sejak Maret 2013 sudah 17 orang ditindak karena melanggar ketentuan, “!4 orang dipindahkan dan tiga orang diberi surat peringatan,” terang Rudi, yang mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan uji kelayakan kepada para pegawainya, sehingga untuk memindahkan karena melakukan hal yang tercela sudah ada dasar.  (bays)

Pameran Perumahan Rakyat Diserbu Pengunjung

KOTA - Menpera resmikan pameran perumahan rakyat.

Menteri Perumahan Rakyat membuka Pameran Perumahan Rakyat, di Bekasi Square, Rabu (20/11).

Pameran berlangsung 20 hingga 24 November dan di isi berbagai developer kelas menengah real estate ini ramai dikunjungi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), H. Djan Faridz, didampingi Asisten ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan Bekasi, Aceng Solahudin, mengatakan, pameran rumah rakyat 2013 tersebut menjadi program utama instansi yang di pimpinnya.

Menurutnya, hal ini untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal itu salah satunya, menghubungkan antara antara pengembang dengan pembeli mengingat tingginya animo masyarakat tersebut terlihat dari tingkat kunjungan pameran.

Terpisah, Mulyanto, 30,Salah satu pengunjung yang datang bersama istri dan anak semata wayangnya mengaku sudah lama menanti kehadiran pameran yang menawarkan rumah berharga terjangkau.
“Saya mendatangi lokasinya satu per satu susah dapat yang murah, rata-rata di atas Rp 100 juta. Sementara kami mencari yang di bawah Rp 100 juta karena penghasilan pas-pasan,” katanya. (obi)

Dana Belum Cair, Pilkades Bekasi Bakal Molor

KABUPATEN -Pilkades di Bekasi Terancam Gagal

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, terancam batal.

Panitia Pilkades, Tohir, mengaku dana yang diterima dari kepala desa baru Rp96 juta. “Jadi masih ada Rp59 juta dana Pilkades yang belum kami terima,” ungkap Tohir yang menjabat bendahara Panitia.

Sesuai ketentuan, Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa di Kabupaten Bekasi harus disisihkan 10 persen untuk kegiatan Pilkades. Ketentuan itu berlaku sejak 2012. Dengan demikian, Desa Mangunjaya harus menyisihkan dana Pilkades dari ADD 2012 dan 2013 sekitar Rp155 juta.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Mangunjaya, Abu Hasan, mengaku sudah menyerahkan seluruhan kewajiban dana Pilkades ADD. “Sudah diserahkan, semuanya Rp155 juta,” ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim, minta kepala desa patuh menyisihkan 10 persen ADD untuk kegiatan pilkades. “Dana itu tujuannya untuk membantu calon kades agar tak terlalu berat menanggung biaya penyelenggaraan pilkades,” ujarnya. (bays)




LPSE Kota Bekasi Juara Pertama Tingkat Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi kembali mendapatkan penghargaan dari Balai Layanan LPSE Prov Jawa Barat dengan meraih Juara II LPSE Kota Terbaik se-Jawa Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi LKPP Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Ikak Gayuh Patriastomo pada acara Rapat Koordinasi Teknis Pengelola LPSE Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Balai LPSE Prov Jabar, di Garut, Rabu s.d Kamis, (14/11).

Penilaian dilakukan terhadap Kab/Kota se-Jawa Barat dengan kriteria pengelolaan LPSE dan total paket terbanyak, perlu diketahui LPSE Kota Bekasi sampai dengan bulan November 2013 telah menampung sebanyak 638 paket, itu merupakan suatu keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi e-procurement sehingga akan terwujud transparansi dan akuntabilitas proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah dan para pihak yang ikut melakukan lelang secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2012 untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Menurut Haryono,ST Admin LPSE yang mewakili Kota Bekasi mengatakan, LPSE Kota Bekasi memang pantas mendapatkan Juara ke II karena jumlah paket yang dilayani di Kota Bekasi sangat besar dibandingkan dengan Kab/Kota se-Jabar lainnya, itu merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan e-procurement di Kota Bekasi.
"Mudah-mudahan pada Tahun 2014 kita akan menargetkan paket lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga Kota Bekasi layak mendapatkan penghargaan Juara I LPSE se-Jawa Barat," terang beliau. (jamal)

Bakohumasda Akan Tingkatkan Perannya

KOTA - Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi membuka kegiatan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi yang digelar di Balai Irigasi, JL Cut Mutia, Senin, (18/11).

Pertemuan ini dihadiri para sekretaris SKPD, Sekretaris Kecamatan, humas BUMD se-Kota Bekasi, humas perguruan tinggi Bekasi, Humas dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi, dan perwakilan media penyiaran. Pertemuan kehumasan daerah ini mengusung tema peran Anggota Bakohumasda di Era Keterbukaan Informasi.

Dalam sambutannya Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengatakan setelah terbitnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran bakohumasda dinilai penting menjadi penyampai berbagai kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang. undang-undang tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dan sesuai hukum sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi publik.

"Humas harus menjadi corong atau juru bicara pemerintah ,mengkomunikasikan segala yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  saya melihat sering terjadi pemberitaan yang tidak baik dikarenakan masih sulitnya mendapatkan informasi yang benar dari PPID instansi terkait", ucapnya.

Oleh karena itu dikatakan Walikota,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku Sekretaris Badan Publik tidak perlu takut menyampaikan informasi instansinya. sampaikan segala informasi secara langsung  atau melalui media Website Pemerintah Kota Bekasi agar dapat diakses langsung oleh masyarakat.

"Apa yang telah kita lakukan harus disampaikan, sekalipun itu pahit, karena merupakan komitmen perjalanan Pakta Integritas yang ingin kita bangun, tranparansi dan akuntabilitas demi penyelenggaraan pemerintahan yagn baik, Good dan Clean Governance. sehingga kita harap keterbukaan informasi publik yang diusung Bakohumasda membawa perubahan paradigma dari ketertutupan menjadi keterbukaan", tambahnya.

Selain ajang silaturahmi, pertemuan Bakohumas kali diisi dengan beberapa materi sosialisasi.  Sopomo , Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik memeberikan materi tentang Kehumasan Pemerintah dan Sukartono sebagai Kepala Bidang Pusat Informasi dan Humas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo terkait pembahasan peran dan kewajiban PPID.

Kemudian satu pembahasan dari Kepala kantor Cabagn Bekasi PT Askes dr Agus Saefudin mengenai Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasionla (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggaraan jaminan Kesehatan (BPJS). =bays

Kader Posyandu Diberikan Intensif

KOTA - Peran para kader Posyandu di Kota Bekasi memang sangat penting, terlihat mereka  bersama pemerintah mampu meningkatkan kualitas dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada warga masyarakat Bekasi.

Selain itu mereka juga merupakan pelopor dan pencerdas masyarakat Kota Bekasi, hal ini di katakan oleh walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi seusai peringatan hari Kesehatan Nasional tingkat Kota Bekasi bertempat di Plaza Kantor Walikota Bekasi, senin, (18/11).

Dirinya juga berharap tahun depan para kader posyandu di Kota Bekasi yang ada sebanyak 9000 orang tersebut di perhatikan kesejahteraannya, yakni dengan memberikan semacam insentif tiap bulannya.

"Saya berharap dengan adanya insentif tahun depan, para kader posyandu  ini akan terus semangat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ", pungkasnya. (bays)

Warga Desak Fungsikan Stasiun KA Bekasi

KOTA - Penumpang Berharap Bisa Naik KA ke Jawa di Stasiun Bekasi

Warga Bekasi berharap penumpang dapat menggunakan jasa trasportasi massal kereta api ke daerah Jawa dari Stasiun Bekasi.

Selama ini warga yang hendak menempuh perjalanan ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, harus melalui Stasiun Pasar Senen, maupun Gambir di Jakarta. “Kita mengeluarkan biaya lebih besar, belum lagi saat menuju Stasiun Senen sering kena macet di Bekasi, Pulogadung dan Jakarta Pusat,” ujar Agus Mulyanto, Ketua RW 02 Perumnas Kayuringin, Bekasi Selatan.

Hal ini disampaikannya dihadapan Rahmat Effendi, Walikota Bekasi yang tengah berkunjung di Perumahan Taman Cikunir Indah, Jakamulya, Bekasi Selatan, kemarin.

Sementara, Walikota mengatakan dalam waktu dekat akan menyurati PT KAI, untuk merespon masukan warga. “Silahkan Kepala Beppeda untuk membuat surat dan kita berharap Kota Bekasi akan menajdi pintu gerbang ibukota, kalau stasiun dapat diperbesar,” tandasnya.

Walikota berharap hal ini dapat terwujud karena banyak investor yang akan membangun. “Sumarecon siap membangun stasiun yang tenti saja menguntungkan dia sebagai pengembang,’ katanya lagi, sambil mengatakan saat ini Staisun Bekasi sudah padat, kepadatan itu karena trafic lalu-lintas kereta dari Bekasi ke Jakarta semakin padat.

Kepadatan lalu lintas KA itu saat ini diperngaruhi dengan penambahan kereta di Jabodetabek. PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) mendatangkan sebanyak 30 unit gerbong kereta rel listrik bekas dari Jepang sebagai bagian dari pengadaan sebanyak 180 unit KRL selama tahun 2013. (bays)


Kupas Tuntas Masalah Kesehatan Kota Bekasi

KOTA - Bahas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Dialog interaktif Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini kembali di gelar.

Acara yang di motori oleh Inspektorat Kota Bekasi, kali ini, Jumat (8/11/2013), membahas tentang kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Bertempat di Ruang Rapat Bappeda lantai 2, kinerja yang di bahas diantaranya mengenai pengendalian internal, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset/barang daerah, pengelolaan pelayanan, pengelolaan SDM dan pembahasan jamkesda.

Dikatakan Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi, dialog interaktif ini untuk memperbaiki kinerja dengan mengetahui setiap kelemahan dan hambatan sehingga persoalan yang ada bisa dipecahkan.

“Ini adalah langkah awal untuk perbaikan, dan saya prediksi bila tata perencanaan masih seperti apa yang telah dipaparkan ini maka dalam 5 tahun ke depan akan tidak ada program yang signifikan karena selalu terjadi perubahan proses di tengah perjalanan APBD apalagi bila ditambah adanya keterlambatan yang indikasinya daya serap menjadi mundur”, ungkap Walikota Bekasi.

Esensinya menurut orang nomor satu di Pemerintah Kota Bekasi tersebut adalah meluruskan ketentuan yang ada dan membuat aturan dari ketentuan yang selaras dengan proses keuangan yang benar.

Dalam kesempatan itu, Walikota Bekasi berharap bangun koordinasi dan sinergitas untuk meningkatkan kinerja dengan sama-sama saling memperbaiki hubungan kerjasama baik personil maupun secara struktural.

Turut hadir, anggota DPRD Kota Bekasi komisi D, Wakil Walikota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Asda 2 Setda Kota Bekasi, staf ahli, para kepala dinas/bagian, camat, irban dan jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi. (bays)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KOTA - Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2013

Bagian Hukum Setda mensosialisasikan Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 hari ini, Kamis, 7 Nopember 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemkot Bekasi melalui

Acara sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bekasi lantai 1, Kantor Walikota Bekasi.

Mewakili Walikota Bekasi, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik, Edy Rosyadi, SH hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 ini.

Di hadapan 100 peserta yang terdiri dari lurah, camat, SKPD terkait dan perwakilan penyelenggara menara telekomunikasi, Edy Rosyadi, SH mengatakan keberadaan menara komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan jangkauan area telekomunikasi.

“Mensinergiskan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan menara telekomunikasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersamaan sehingga dapat tercapai efektivitas  dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang”, ujar Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik menjelaskan.

Selanjutnya, kata beliau dengan ditetapkannya perda ini menara yang sudah ada dan telah berijin paling lambat 1 tahun harus disesuaikan dengan perda ini, menara yang telah ada dan telah memenuhi persyaratan teknis dapat digunakan secara bersama oleh 2 penyelenggara telekomunikasi dan menara yang ada tetapi tidak mempunyai ijin pengelola menara telekomunikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Saya berpesan karena ini penting untuk pedoman kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peserta benar-benar menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber.

Hadir sebagai nara sumber yakni Kasie Infrastruktur Komunikasi Radio pada Kementrian Kominfo RI H.Budhi Setiyanto, ST, MSi, Ketua Banleg DPRD Kota Bekasi HM Saefuddaulah, SH, MH dan Kabid Postel pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Iwan Djenewanto, ATD.

Adapun materi yang disampaikan oleh nara sumber mengenai isi dari Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 itu sendiri dan pembangunan dan penggunaan menara bersama menara telekomunikasi. (bays)

Jalan Sehat Tahun Baru 1 Muharram 1435 H

Wagub Jabar lepas peserta Jalan Sehat Tahun Baru Islam.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melepas 10 ribu peserta jalan sehat yang diselenggarakan oleh Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI), di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar - Bandung, Selasa (5/11/2013).

Pada acara yang bertepatan dengan  Tahun Baru Hijriyah, Wagub menghimbau  warga Jawa Barat untuk memaknai Tahun Baru 1 Muharam 1435 H dengan semangat baru serta tekad baru  untuk hidup lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu Wagub memberikan apresiasi terhadap respons positif masyarakat untuk mengikuti jalan sehat ini. "Saya sangat gembira melihat masyarakat Jawa Barat khususnya warga kota Bandung dan sekitarnya antusias  mengikuti kegiatan jalan sehat ini, yang disamping untuk mendukung program pemerintah untuk memasyarakatkan Olahraga juga untuk menjalin rasa kebersamaan," ujarnya.

Deddy berpesan agar peserta jalan sehat senantiasa  berhati-hati, menjaga ketertiban dan kebersihan. "Jangan membuang sampah sembarangan, ya!" Pesan Deddy.

Pada kesempatan tersebut Deddy juga mengkritik kurangnya fasilitas tempat sampah yang disediakan disekitar lokasi. "Pada setiap event kegiatan hendaknya tempat sampah harus menjadi perhatian agar jangan usai event ini meninggalkan tumpukan sampah yang berserakan dimana-mana," tegas Deddy

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua JPRMI Khaerul Naim beserta jajaran pengurus, pihak sponsor, media partner kgiatan tersebut dan undangan lainnya. (red)


Rilis Humas Pemprov Jawa Barat

Sosialisasi PKK-KB Kesehatan Kota Bekasi

KOTA - Pencanangan, Sosialisasi PKK KB Kesehatan.

Acara pencanangan, sosialisasi kesatuan gerak PKK KB kesehatan dan penutupan TNI manunggal KB kesehatan Kota Bekasi tahun 2013 berlangsung hari ini, Selasa (29/10/2013).

Wakil Walikota Bekasi H.Ahmad Syaikhu secara resmi membuka kegiatan pencanangan dan sosialisasi  kesatuan gerak PKK KB kesehatan  dan sekaligus menutup TNI manunggal KB kesehatan Kota Bekasi tahun 2013 di Ruang Rapat Walikota Bekasi lantai 1, Komplek Kantor Walikota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Bekasi mengatakan keterpaduan kegiatan ini dengan kelompok masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan, pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi serta menjadi peserta KB.

“Pelayanan kesehatan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, dan dengan pelayanan kesehatan gratis ini akan lebih cepat mendorong pembangunan bidang kesehatan di Kota Bekasi, terbangunnya kerjasama antar instansi terkait dan tentunya semakin dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat”, terangnya.

Beliau  juga mengharapkan visi Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan akan bisa tewujud bila pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Di sela-sela pelaksanaan kegiatan ini diserahkan secara simbolis piala penghargaan kepada para pemenang lomba posyandu tingkat Kota Bekasi tahun 2013.

Turut hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi Hj.Gunarti Rahmat Effendi beserta rombongan, Dandim 0507 Bekasi Letkol.Inf Bram Abilowo beserta jajarannya, Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi dan Kepala UPTD KB se-Kota Bekasi. (bays)

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2013

KOTA - Memperingati Hari Sumpah Pemuda 11928 - 2013
 
Pemerintah Kota Bekasi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-85 tingkat Kota Bekasi yang berlangsung di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (28/10/2013).  

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut ditandai dengan pengibaran bendara merah putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan putusan kongres pemuda Indonesia tahun 1928.
Bertindak selaku Inspektur Upacara Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi dan Komandan Upacara dari KNPI.
Membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI KRMT.Roy Suryo, Walikota Bekasi mengatakan semangat dan jiwa sumpah pemuda harus menjadi inspirasi untuk membangun kesadaran kolektif bangsa guna meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dengan tetap menjaga eksistensi pemuda  dalam percaturan global.
Dengan bangga dan berbesar hati, saya ucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-85, kiranya roh dan nilai sumpah pemuda 1928 tetap mengilhami kita semua dalam tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara.
“Dan kiranya pemuda bisa tangguh berdialektika dan merespon dinamika kehidupan bangsa ditengah kemajuan dunia yang demikian cepat”, ujarnya mengharapkan.
Hadir pada peringatan ini, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bekasi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi Hj. Gunarti Rahmat Effendi beserta rombongan, para kepala SKPD, seluruh aparatur Pemkot Bekasi, KNPI, karang taruna, pramuka dan pelajar SMP dan SMA. (bays)

Lomba Web Desain Competition Tahun 2013

KOTA - Nominator akan diumumkan 28 Oktober 2013.

Lomba Web Desain yang diselenggarakan oleh Bagian Telematika Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi akan cukup diminati kalangan muda.

Rencananya, para nominator akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2013, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Panitia lomba, Denny AP mengatakan Lomba Web Desain Competition Tahun 2013 ini diikuti oleh pelajar SMA dan SMK se Kota Bekasi. "Peserta juga ada dari kalangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi," katanya.

Panitia menyediakan hadiah bagi para pemenang berupa Laptop dan beragam hadiah menarik lainnya. "Bagi peserta yang ingin melihat informasi terbaru mengenai nominator lomba Web Desai Competition Tahun 2013, bisa dibaca melalui situs resmi milik Pemkot Bekasi," jelasnya. (bayu)


Proses Perijinan Kadin Kabupaten Bekasi Lelet

KABUPATEN - Proses perijinan di Kadin Kabupaten Bekasi dinilai lamban

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi keluhkan berbelitnya proses perizinan bagi pengusaha. Ini dipandang bisa mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Bekasi.

’’Prosesnya lama dan berbelit. Bahkan biaya yang diminta juga sangat besar,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin.

Bupati Bekasi, kata dia harus bijaksana dalam memberikan kenyamanan pada pelaku bisnis di Kabupaten Bekasi. Jika birokrasi berbelit, dia khawatir membuat investor enggan menanamkan modalnya.

’’Harus ada tindakan yang tegas agar ada kemudahan berinvestasi bagi pengusaha yang hendak menanamkan modalnya di sini,” paparnya.

Menurut Obing, praktik oknum yang mempersulit perizinan harus ditindak tegas. ’’Kalau masalah ini tidak direspon segera, maka kerugian yang ditimbulkan akan besar bagi Kabupaten Bekasi, terutama di sektor industri. Apalagi ada sekitar 3.500 industri di tujuh kawasan saat ini yang telah beroperasi dan keanggotaan yang tercatat di Kadin sendiri ada sekitar 550 anggota,” pungkasnya. (obi)


Badai Di Tubuh PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi

KOTA - Persoalan internal PDAM Tirta Patriot perlu penyelesaian segera.

Konspirasi penyingkiran Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Akhmad Zulnaini, oleh Ketua Dewan Pengawas, Aceng Solahudin beserta salah satu oknum badan pengawas, telah dirasakan mantan ketua BPPT Kota Bekasi ini.

Hal ini terjadi sejak Aceng Solahudin dilantik menjadi Asisten Daerah (Asda) II, yang juga otomatis menjabat sebagai ketua dewan pengawas perusahaan air minum milik pelat merah tersebut.

’’Lebih baik saya bekerja, dari pada harus memikirkan hal itu. Prinsip saya selama belum ada pemberhentian dari pemilik wali kota, saya akan tetap bekerja sebagai Dirut,” katanya.

Lebih jauh kata dia, yang sangat berapi-api menghantam dirinya adalah badan pengawas dengan inisial A, sampai mengatakan saya tidak boleh ikut rapat direksi dan pengawas. Padahal, sebetulnya keberadaan dia di badan pengawas itu patut dipertanyakan mewakili siapa.

’’Wakil Pemkot bukan, unsur profesional apa lagi, jadi unsur siapa yang diwakilinya. Hal itulah yang seharusnya menjadi fokus pekerjaan Ketua Dewan Pengawas,” pungkasnya. (obi)

Persoalkan Arus Kemacetan Lalu Lintas Bekasi

KABUPATEN - Persoalan kemacetan arus lalu lintas perlu segera dibenahi.

Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Bekasi Utara perlu solusi.

Kondisi kemacetan saat ini semakin parah dengan bertambahnya jumlah kendaraan tanpa diiringi penambahan infrastruktur yang memadai.

Biasanya, kemacetan terjadi di saat jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari. Hal ini ditegaskan langsung oleh Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Heri Purnomo.

Menurut Heri, terdapat beberapa titik kemacetan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, di antaranya di pertigaan menuju komplek perumahan Wisma Asri, Jembatan Almanar Telukpucung.

Selain itu, kata Caleg nomor urut 2 ini, di pertigaan Alinda,  pertigaan Telukbuyung dan beberapa titik kemacetan lainnya, ’’Kemacetan masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan dengan baik di Bekasi utara,” tuturnya.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi ini, penyebab kemacetan di wilayah Bekasi Utara  di antaranya yakni jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan dan belum adanya rambu lalu lintas di setiap persimpangan jalan.

Kondisi diperparah, dengan banyaknya angkutan kota (Angkot) yang berhenti di sembarang tempat, ’’Dibutuhkan keseriusan dari pemerintah Kota Bekasi untuk mengurai kemacetan di wilayah Kota Bekasi khususnya Bekasi Utara,” tuturnya.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurai kemacetan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 6 tersebut, lanjut Heri, yakni dengan melakukan pelebaran jalan dan memasang rambu di setiap perempatan jalan.

Caleg PKS nomor urut 1 dari Dapil 6, Desra Bachri menambahkan, pembuatan rambu atau memasang lampu merah di setiap persimpangan di wilayah Bekasi Utara harus segera dilakukan, sebelum kemacetan bertambah parah.

’’Segera harus dilakukan, karena kalau kemacetan bertambah parah akan semakin sulit. Selain itu, tindak tegas para sopir angkot yang berhenti sembarangan, karena itu menjadi salah satu kemacetan,” tegasnya.

Sementara, caleg nomor urut 3, Muhammad Nursyams Hilmi menambahkan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan masalah kemacetan di wilayah kecamatan Bekasi Utara, ’’Mengurai kemacetan menjadi salah satu program kami sebagai Caleg PKS,” tandasnya. (bayu)