Idealnya, bagian telematika bisa menjadi badan.
Ada satu lembaga baru lagi yang jadi bagian penerapan e-Gov. Institusi itu adalah Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sejak Februari lalu, LPSE resmi beroperasi di Kota Bekasi. Namun sayangnya saat ini kelembagaan LPSE masih lemah. Karena pengelolaannya masih melibatkan SKPD lain dan bersifat ad hoc.
Padahal dalam pelayanan publik, keberadaan LPSE bisa dikatakan sebagai sebuah terobosan. Karena LPSE membuat pengadaan barang dan jasa menjadi praktis, efesien dan transparan. Demikian dikatakan Kepala Bagian Telematika Pemkot Bekasi, Sri Sunarwati pada kesempatan On Air di Gaya FM.
’’Seandainya saja telematika dijadikan sebuah badan dan LPSE juga ditingkatkan kelembagaannya, maka pelaksanaan e-Gov akan makin baik lagi. Dengan status saat ini, kita terbatas dalam hal kewenangan,” ujar Sri seraya meminta DPRD untuk memperkuat kelembagaan telematika dan LPSE.
Di tempat sama tim LPSE, Robert Simanjuntak, mengakui, meski lembaga yang terbilang baru, kinerja LPSE sudah terlihat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan LPSE melakukan penghematan miliaran rupiah hingga penghargaan dari pemerintah pusat.
’’Hingga saat ini kita sudah melayani 40 persen dari total pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan target pemerintah. Selain itu, LPSE juga berhasil melakukan efisiensi hingga puluhan miliar rupiah. Jika statusnya ditingkatkan menjadi kantor, kita yakin kinerja LPSE makin baik lagi,” ujarnya.
Menanggapi itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengaku akan mengkaji untuk melakukan penguatan kelembagaan pada bagian telematika maupun LPSE. ’’Ini berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Bekasi. Kalau LPSE perlu penguatan kelembagaan maka kita akan dorong agar diperkuat,” pungkasnya. (gir/radarbekasi)
Foto : aby
Tidak ada komentar: