Hal ini diungkapkan Moermansyah Bestari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, ketika ditemui bekasikab.go.id, Selasa (1/10), di ruang tunggu poliklinik pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.
Menurut dokter Ari, begitu beliau biasa disapa, " Implementasi dari program BPJS di Kabupaten Bekasi saat ini adalah kami telah mengirimkan data-data rumah sakit yang dapat dipergunakan oleh BPJS. Karena rumah sakit tersebut akan di seleksi terlebih dahulu."
Lebih lanjut, dr Ari mengatakan, " Pada prinsipnya puskesmas sudah siap melaksanakan program-program BPJS. Namun demikian, untuk pelayanan masyarakat miskin, kami tetap menganggarkan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Pada tahun ini, kami menganggarkan sebesar 40 milyar untuk jamkesda, yang lebih banyak digunakan untuk membayar biaya perawatan masyarakat miskin yang dirawat di sejumlah rumah sakit, namun biayanya belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi, sekarang sudah lunas, tidak ada hutang pemda ke pihak rumah sakit."
"Kedepannya, kami mengharapkan, sudah tidak ada kendala lagi dari pihak rumah sakit dalam menerima pasien masyarakat miskin." Terang dr. Ari.
" Pada tahun 2014 nanti," lanjut dr Ari, " Kami tetap menganggarkan anggaran untuk jamkesda, yang maksudnya untuk menanggulangi masyarakat miskin yang tidak terdata oleh program BPJS." (red)
Editor: Robby Al Amien
Tidak ada komentar: