Pemeriksaan ini dilakukan terkait sengketa informasi yang sedang berlangsung antara pemohon informasi yaitu Muhammad Hidayat S, juga dilakukan pada 4 Sekolah yaitu SMAN 1, SMAN 3, SMPN 2 dan SMPN 4 Kota Bekasi bertempat di SMAN 1 Bekasi.
“Dengan kami datang langsung maka kami tau dokumen apa dan bagaimana yang menjadi sengketa Sehingga akan menjadi referensi kami dalam memutuskan sengketa informasi yang sedang kami tangani,” ungkap Budi Yoga Pratama Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan itu pula diadakan pertemuan kepala sekolah SMAN/SMPN se-Kota Bekasi bertempat di ruang audiotorium SMAN 1 Bekasi dengan Narasumber Dan Satriana Ketua Komisi Informasi Jawa Barat.
“Saya harap seluruh kepala sekolah untuk serius dalam menangani dalam setiap masalah pelayanan dan sengketa informasi serta menganggap serius acara ini karena acara ini sangat penting,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Drs. Encu Herman, MM dalam pembukaan acara pertemuan kepala sekaolah SMAN, SMPN se-Kota Bekasi.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dan Satriana memaparkan tentang Standar layanan informasi mulai dari permohonan sampai dengan proses penyelesaian sengketa informasi mulai dari mediasi, ajudikasi, putusan ajudikasi samapi dengan gugatan ke pengadilan.
Sajekti Rubiyah, BA kasubag Hubungan Eksternal mengatakan Pejabat Publik di sekolah harus memahami Undang-Undang KIP dan Perki agar mengerti tentang cara pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
Setiap pejabat publik di sekolah tidak perlu takut menghadapi sengketa informasi, lebih baik diselesaikan secara formal melalui Komisi Informasi dari pada harus melakukan trasaksional dengan pemohon ungkap Gomos Jaksana Putra S, SH staf Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi.
Acara ditutup dengan tanya jawab seputar kendala internal dan eksternal seputar pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi yang ada pada sekolah-sekolah. (amel)
Tidak ada komentar: