Rapat Forum SKPD

Kota – Untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan renja SKPD, menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam renja SKPD dan menyesuaikan prioritas renja SKPD dengan rancangan RKPD, Pemerintah Kota Bekasi hari ini, Selasa (26/2/2013) melaksanakan kegiatan Rapat Forum SKPD. 

Bertempat di Ruang Sofa, lantai 2, Asrama Haji, Kota Bekasi, rapat forum SKPD ini dihadiri oleh Kepala Dinas/SKPD beserta kabid dan sekretarisnya dan camat se-Kota Bekasi.

 

Asda 3 Setda Kota Bekasi, Drs.Padlin Kamal, MSi didampingi Kepala Bappeda Kota Bekasi, Dr.Suwarli, MSi berkesempatan membuka rapat forum SKPD ini. Beliau mengatakan rapat forum SKPD hari ini kelompok pertama yang akan menyampaikan renja adalah dinas pendidikan. Bila kita lihat LKPJ 2008-2013 khusus dinas pendidikan ada 7 program urusan wajib dan semuanya sudah mencapai 100 persen.

 

“Rapat forum SKPD yang rutin kita lakukan tiap tahun ini jangan seolah-olah sebagai formalitas semata melainkan menjadi acuan penyempurnaan rancangan renja SKPD dan menghasilkan suatu program prioritas yang tersusun dalam RKPD 2014,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr.Encu Hermana, MM mengatakan, hasil raihan capaian kinerja bidang pendidikan di Kota Bekasi sudah tercapai pada tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bekasi kedua di Jawa Barat dengan nilai 76,72, sedangkan Indeks Pendidikan (IP) ketiga di Jawa Barat dengan nilai 89,84.

 

“Meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan bertambahnya jumlah lulusan SMP mendorong meningkatnya minat mereka pada pendidikan lanjutan SMA/SMK yang mengakibatkan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) pada pendidikan menengah, meningkatnya permintaan pendidikan menengah (Swasta/Negeri titik berat SMK 65:35)." lanjutnya.

 

"Antisipasinya adalah mendirikan USB (Unit Sekolah Baru) yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," terang Dr.Encu Hermana, MM.

 

Saat menutup rapat, Asda 3 mengatakan agar anggaran besar nilai benefitnya harus terlihat, keterkaitan lulusan SMK sesuai dengan pasar kerja, pendidikan usia dini didorong untuk ada penambahan dan dikotomi negeri dan swasta tidak ada lagi sesuai regulasi yang ada. (amel)