Urus e-KTP Gratis, Bikin Kartu Keluarga Bayar?

By: Unknown on Sabtu, November 23, 2013 / comment : 0 Kota, Utama

KOTA - Warga Keluhkan Layanan Kependudukan.

Pelayanan gratis untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat pindah dan bahkan keterangan waris di Kota Bekasi, hanya sebatas omongan pejabat saja,

“Buktinya bikin kartu keluarga bayar Rp 50.000,” ujar Heru Haryanto, 34, warga Perumahan Vila Mas Garden, Bekasi Utara. Hal senada juga disampaikan Andika, warga Bintara, Bekasi Barat, “Saya ditawari Rp 150 ribu untuk pembuatan KTP dan KK,” ujar ayah dua anak, warga Bintara Mas Naga.

Dia menyebutkan saat mengurus KK untuk menambah anak sekaligus membuat KTP reguler, karena E-KTP belum jadi, ada oknum pegawai yang menawarkan proses itu.

Ketika berdialog dengan warga di Kecamatan Bekasi Selatan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada awal Nopember lalu, menjelaskan semua produk kependudukan gratis. “Kalau masih ada yang dipungut biaya yang tanggungjawab kepala dinasnya,” jelas Rahmat Effendi, sambil menunjuk kepala dinas kependudukan.

Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membenarkan kalau semua produk kependudukan gratis sesuai Peraturan Daerag (Perda) No 8 Tahun 2013 tentang biaya cetak KK dan akte kelahiran.

“Pembuatan KTP reguler tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan sudah direkam, karenanya semua print KTP ditarik ke dinas,” ujar Rudi, sambil mengatakan soal Kartu Keluarga dan  akte kelahiran gratis. “Asalkan di antar sendiri dan mengurus tanpa melalui perantara,” terangnya.

Rudi menjelaskan, seandainya ada oknum pegwai Disdukcapil yang melakukan pungutan segera laporkan dan beri tahu nama oknum tersebut. “Kalau itu pegawai Disdukcapil, pasti saya tindak,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan sejak Maret 2013 sudah 17 orang ditindak karena melanggar ketentuan, “!4 orang dipindahkan dan tiga orang diberi surat peringatan,” terang Rudi, yang mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan uji kelayakan kepada para pegawainya, sehingga untuk memindahkan karena melakukan hal yang tercela sudah ada dasar.  (bays)

Pameran Perumahan Rakyat Diserbu Pengunjung

By: Unknown on Kamis, November 21, 2013 / comment : 0 Utama

KOTA - Menpera resmikan pameran perumahan rakyat.

Menteri Perumahan Rakyat membuka Pameran Perumahan Rakyat, di Bekasi Square, Rabu (20/11).

Pameran berlangsung 20 hingga 24 November dan di isi berbagai developer kelas menengah real estate ini ramai dikunjungi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), H. Djan Faridz, didampingi Asisten ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan Bekasi, Aceng Solahudin, mengatakan, pameran rumah rakyat 2013 tersebut menjadi program utama instansi yang di pimpinnya.

Menurutnya, hal ini untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal itu salah satunya, menghubungkan antara antara pengembang dengan pembeli mengingat tingginya animo masyarakat tersebut terlihat dari tingkat kunjungan pameran.

Terpisah, Mulyanto, 30,Salah satu pengunjung yang datang bersama istri dan anak semata wayangnya mengaku sudah lama menanti kehadiran pameran yang menawarkan rumah berharga terjangkau.
“Saya mendatangi lokasinya satu per satu susah dapat yang murah, rata-rata di atas Rp 100 juta. Sementara kami mencari yang di bawah Rp 100 juta karena penghasilan pas-pasan,” katanya. (obi)

Dana Belum Cair, Pilkades Bekasi Bakal Molor

By: Unknown on Kamis, November 21, 2013 / comment : 0 Utama

KABUPATEN -Pilkades di Bekasi Terancam Gagal

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, terancam batal.

Panitia Pilkades, Tohir, mengaku dana yang diterima dari kepala desa baru Rp96 juta. “Jadi masih ada Rp59 juta dana Pilkades yang belum kami terima,” ungkap Tohir yang menjabat bendahara Panitia.

Sesuai ketentuan, Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa di Kabupaten Bekasi harus disisihkan 10 persen untuk kegiatan Pilkades. Ketentuan itu berlaku sejak 2012. Dengan demikian, Desa Mangunjaya harus menyisihkan dana Pilkades dari ADD 2012 dan 2013 sekitar Rp155 juta.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Mangunjaya, Abu Hasan, mengaku sudah menyerahkan seluruhan kewajiban dana Pilkades ADD. “Sudah diserahkan, semuanya Rp155 juta,” ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim, minta kepala desa patuh menyisihkan 10 persen ADD untuk kegiatan pilkades. “Dana itu tujuannya untuk membantu calon kades agar tak terlalu berat menanggung biaya penyelenggaraan pilkades,” ujarnya. (bays)

SDN Bantarsari 3 Roboh

By: Unknown on Kamis, November 21, 2013 / comment : 0 Wilayah

LPSE Kota Bekasi Juara Pertama Tingkat Jabar

By: Unknown on Rabu, November 20, 2013 / comment : 0 Utama

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi kembali mendapatkan penghargaan dari Balai Layanan LPSE Prov Jawa Barat dengan meraih Juara II LPSE Kota Terbaik se-Jawa Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi LKPP Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Ikak Gayuh Patriastomo pada acara Rapat Koordinasi Teknis Pengelola LPSE Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Balai LPSE Prov Jabar, di Garut, Rabu s.d Kamis, (14/11).

Penilaian dilakukan terhadap Kab/Kota se-Jawa Barat dengan kriteria pengelolaan LPSE dan total paket terbanyak, perlu diketahui LPSE Kota Bekasi sampai dengan bulan November 2013 telah menampung sebanyak 638 paket, itu merupakan suatu keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi e-procurement sehingga akan terwujud transparansi dan akuntabilitas proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah dan para pihak yang ikut melakukan lelang secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2012 untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Menurut Haryono,ST Admin LPSE yang mewakili Kota Bekasi mengatakan, LPSE Kota Bekasi memang pantas mendapatkan Juara ke II karena jumlah paket yang dilayani di Kota Bekasi sangat besar dibandingkan dengan Kab/Kota se-Jabar lainnya, itu merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan e-procurement di Kota Bekasi.
"Mudah-mudahan pada Tahun 2014 kita akan menargetkan paket lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga Kota Bekasi layak mendapatkan penghargaan Juara I LPSE se-Jawa Barat," terang beliau. (jamal)

Bakohumasda Akan Tingkatkan Perannya

By: Unknown on Rabu, November 20, 2013 / comment : 0 Utama

KOTA - Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi membuka kegiatan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi yang digelar di Balai Irigasi, JL Cut Mutia, Senin, (18/11).

Pertemuan ini dihadiri para sekretaris SKPD, Sekretaris Kecamatan, humas BUMD se-Kota Bekasi, humas perguruan tinggi Bekasi, Humas dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi, dan perwakilan media penyiaran. Pertemuan kehumasan daerah ini mengusung tema peran Anggota Bakohumasda di Era Keterbukaan Informasi.

Dalam sambutannya Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengatakan setelah terbitnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran bakohumasda dinilai penting menjadi penyampai berbagai kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang. undang-undang tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dan sesuai hukum sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi publik.

"Humas harus menjadi corong atau juru bicara pemerintah ,mengkomunikasikan segala yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  saya melihat sering terjadi pemberitaan yang tidak baik dikarenakan masih sulitnya mendapatkan informasi yang benar dari PPID instansi terkait", ucapnya.

Oleh karena itu dikatakan Walikota,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku Sekretaris Badan Publik tidak perlu takut menyampaikan informasi instansinya. sampaikan segala informasi secara langsung  atau melalui media Website Pemerintah Kota Bekasi agar dapat diakses langsung oleh masyarakat.

"Apa yang telah kita lakukan harus disampaikan, sekalipun itu pahit, karena merupakan komitmen perjalanan Pakta Integritas yang ingin kita bangun, tranparansi dan akuntabilitas demi penyelenggaraan pemerintahan yagn baik, Good dan Clean Governance. sehingga kita harap keterbukaan informasi publik yang diusung Bakohumasda membawa perubahan paradigma dari ketertutupan menjadi keterbukaan", tambahnya.

Selain ajang silaturahmi, pertemuan Bakohumas kali diisi dengan beberapa materi sosialisasi.  Sopomo , Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik memeberikan materi tentang Kehumasan Pemerintah dan Sukartono sebagai Kepala Bidang Pusat Informasi dan Humas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo terkait pembahasan peran dan kewajiban PPID.

Kemudian satu pembahasan dari Kepala kantor Cabagn Bekasi PT Askes dr Agus Saefudin mengenai Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasionla (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggaraan jaminan Kesehatan (BPJS). =bays

Kader Posyandu Diberikan Intensif

By: Unknown on Rabu, November 20, 2013 / comment : 0 Utama

KOTA - Peran para kader Posyandu di Kota Bekasi memang sangat penting, terlihat mereka  bersama pemerintah mampu meningkatkan kualitas dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada warga masyarakat Bekasi.

Selain itu mereka juga merupakan pelopor dan pencerdas masyarakat Kota Bekasi, hal ini di katakan oleh walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi seusai peringatan hari Kesehatan Nasional tingkat Kota Bekasi bertempat di Plaza Kantor Walikota Bekasi, senin, (18/11).

Dirinya juga berharap tahun depan para kader posyandu di Kota Bekasi yang ada sebanyak 9000 orang tersebut di perhatikan kesejahteraannya, yakni dengan memberikan semacam insentif tiap bulannya.

"Saya berharap dengan adanya insentif tahun depan, para kader posyandu  ini akan terus semangat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ", pungkasnya. (bays)