sponsor

Slider

Seputar Bekasi

Pemerintahan

Tokoh

Kuliner

Piknik

Olah Raga

Bappeda Evaluasi Program Kerja 120 Hari

KOTA – Evaluasi program 120 hari kerja kepala daerah setelah terpilih sudah mulai berakhir
 
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi adakan rapat evaluasi program 120 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Bekasi bersama unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Dinas Tata Kota, Selasa (7/5/2013).

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris pada Bappeda Kota Bekasi, Nellyana Koesman, SH, MSi didampingi Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Bekasi, Drs.Latief Nurbana, MSc sekaligus memberikan arahan mengenai progress yang sudah dilakukan sejumlah SKPD pada 120 hari kerja.

“Acara evaluasi ini diselenggarakan mengingat program 120 hari kerja kepala daerah setelah terpilih sudah mulai berakhir”, kata 
Nellyana Koesman, SH, MSi dihadapan perwakilan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pada kesempatan tersebut, 
Nellyana Koesman, SH, MSi menghimbau bagi SKPD atau Dinas yang belum menyerahkan laporan kinerja 120 hari kerja agar melengkapi sebelum berakhirnya masa program yang sudah ditentukan beberapa waktu lagi.
 
Beliau juga menyarankan agar semua laporan yang diserahkan ke Bappeda agar dilengkapi berikut dengan dokumentasi yang ada.(amel)

Kota Bekasi Dijadikan Pusat Pencak Silat

KOTA - Kota Bekasi dijadikan pusat pencak silat

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi adakan rapat evaluasi program 120 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Bekasi bersama unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Dinas Tata Kota, Selasa (7/5/2013).

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris pada Bappeda Kota Bekasi, Nellyana Koesman, SH, MSi didampingi Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Bekasi, Drs.Latief Nurbana, MSc sekaligus memberikan arahan mengenai progress yang sudah dilakukan sejumlah SKPD pada 120 hari kerja.

“Acara evaluasi ini diselenggarakan mengingat program 120 hari kerja kepala daerah setelah terpilih sudah mulai berakhir”, kata Nellyana Koesman, SH, MSi dihadapan perwakilan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pada kesempatan tersebut, Nellyana Koesman, SH, MSi menghimbau bagi SKPD atau Dinas yang belum menyerahkan laporan kinerja 120 hari kerja agar melengkapi sebelum berakhirnya masa program yang sudah ditentukan beberapa waktu lagi.

Beliau juga menyarankan agar semua laporan yang diserahkan ke Bappeda agar dilengkapi berikut dengan dokumentasi yang ada. (tim/Rinto/rKota Bekasi - Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu menghadiri Seminar Silat Budaya Betawi 2013 di Balai Patriot Kantor Walikota Bekasi, (4/5/2013) yang juga dihadiri sekitar 15 perguruan silat dari Bekasi dan 5 perguruan silat asal Jakarta. Semua perguruan tersebut  membawa murid-muridnya yang didominasi dari kalangan anak-anak hingga usia remaja.

H Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa Kota Bekasi adalah Kota Patriot dan mengingatkan kita kepada Tokoh Pahlawan Nasional asal Bekasi, KH Noer Ali, sebagai Ulama, Pemimpin dan Jawara Silat Betawi yang harus diteladani. Jasa-jasanya sangat besar bagi rakyat Bekasi dan sekitarnya untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan dan dakwah yang diberikan.

Tugas kita menghargai jasa-jasanya dengan membangun budaya silat dan terus mengembangkannya. “Jangan sesekali melupakan Budaya daerah sendiri. Kita harus melesatarikannya dan bangun kembali jiwa semangat menumbuhkembangkan Beladiri Pencak Silat ini”, Ucapnya

Ia juga sangat optimis Silat Betawi akan terus berkembang dan lestari.  “Dan melalui seminar budaya betawi kali ini, akan menghasilkan sebuah kebijakan yang mensinergitaskannya dengan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi agar Budaya Silat Betawi terus berkembang dan lestari”, Kata Wakil Walikota H Ahmad Syaikhu.

Ia juga mengatakan, rasa bangga dan apresiasinya kepada tokoh-tokoh Silat Betawi, baik di Bekasi dan Jakarta yang telah berupaya keras melestarikan budaya Siat Betawi.

“Mudah-mudahan, dengan banyaknya perguruan silat yang ada, Bekasi menjadi basis Silat Betawi”, ujarnya. (amel)


LINDUNGI HAK ANAK

KOTA - Kota Bekasi akan lindungi hak anak.

Guna meningkatkan perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap anak, Rabu, (8/5/2013), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) akan menggelar pencanangan Kota Bekasi Menuju Kota Layak Anak di Taman Alun-Alun, Kota Bekasi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Gumelar rencananya akan hadir  dalam pencanangan Kota Bekasi  sebagai kota yang layak dan ramah untuk anak-anak.

BP3AKB bertekad menjadikan Kota Bekasi sebagai kota layak anak dengan memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan untuk anak. “Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kota layak anak adalah dengan membentuk satuan tugas (satgas) baik di tingkat kecamatan ataupun kelurahan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat RW", jelas Kepala Dinas BP3AKB Kota Bekasi, Ir.Riswanti, MSi.

Untuk membuat kota layak anak memang bukan perkara yang mudah, akan tetapi pemerintah terus berusaha untuk hal tersebut. Selain membentuk satgas dan pojka, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak-anak Kota Bekasi untuk mengembangkan kreativitasnya dengan diadakannya turnamen bulutangkis tingkat SD dan SMP, papar Ir.Riswanti, MSi.

Ia pun berharap nantinya ada upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi anak seperti tempat bermain atau pojok asi di tempat umum.

BEKASI KOTA HIJAU

KOTA -  Hari ini dicanangkan Bekasi Kota Hijau

Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (8/5/2013) mencanangkan Bekasi Kota Hijau bertempat di Taman Kota Alun-Alun, Kota Bekasi yang ditandai dengan penanaman pohon serentak di berbagai wilayah di Kota Bekasi.

Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi mengatakan dunia sedang mengalami banyak permasalahan lingkungan, misalnya pencemaran udara, polusi, kemerosotan daya dukung lahan dan lain sebagainya akibat banyaknya pembangunan yang hanya mengutamakan aspek fisik saja tanpa memperhitungkan akibat dan proyeksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan dengan adanya program yang dijalankan pada masa ini.

Terutama di negara berkembang konsep pembangunan berkelanjutan nampaknya juga belum bisa diimplementasikan secara efektif dan efesien karena kebanyakan masih berfokus pada kemajuan aspek ekonomi semata.

Akibatnya, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi dan bahkan beberapa kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan bencana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Bencana yang banyak timbul ialah banjir, banjir bandang, tanah longsor, perubahan iklim ekstrem, dan khususnya banjir yang beberapa kali melanda Kota Bekasi walaupun sifatnya adalah kiriman.

Kota Bekasi akan mewujudkan secara bertahap standar lingkungan Kota Hijau mulai dari perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan; peningkatan kualitas, kuantitas dan aksesibilitas ruang terbuka hijau; peningkatan kualitas udara dan air; pengurangan sampah dan limbah; pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan; pengembangan sistem transportasi berkelanjutan; penerapan bangunan hijau; peningkatan peran komunitas hijau; serta pengembangan jejaring kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perwujudan kota hijau. (amel)


Pekan Rumah Sejahtera

Pameran untuk memenuhi penyediaan rumah sejahtera dan terjangkau

Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) mengklaim bahwa hasil Pameran Pekan Rumah Sejahtera (PPRS) 2013, berhasil meraih nilai booking yang dilakukan oleh Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 400 unit, dengan nilai Rp 7,3 miliar.

Deputi Bidang pembiayaan Perumahan, Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan bahwa, pameran rumah untuk MBR ini merupakan program yang dibangun oleh Kemenpera dengan bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).

"Pameran ini bentuk upaya pemerintah untuk memenuhi penyediaan. Rumah sejahtera dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Srihartoyo, dalam penutupan PPRS, di Bekasi, Minggu (21/4/2013).

Menurut dia, dari hasil pameran yang diselenggarakan mulai tanggal 13-21 April ini, total rumah yang dibooking oleh MBR sekitar 400 unit dan potensi KPR sekitar 88 unit atau senilai Rp7.263.700.000.

"Potensi KPR ini akan terus bertambah pada beberapa hari kedepan, mengingat tidak semua calon nasabah melakukan transaksi dengan BTN pada penyelenggaraan PPPRS," katanya.

Dijelaskannya, Pameran PPPRS di kawasan Bekasi ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni dengan fasilitas kredit FLPP.

Konsep pameran dengan mendekatkan MBR melalui pesta rakyat, diharapkan dapat menjadi media interaksi dengan stakeholder yang bergerak dalam pembiayaan perumahan sejahtera.

Pameran di kota Bekasi yang diikuti oleh sekitar 70 pengembang ini, merupakan, rangkaian pameran yang rencananya juga akan di lakukan di 10 kota besar lainnya, terutama untuk penyaluran FLPP.

Pameran PPRS ini bekerjasama dengan Kemenpera, Perum Perumnas, PT Jamsostek, Bapertarum, bank BTN, Apersi, Apernas, pengembang. "Jumlah pengunjung yang hadir dalam pameran ini sekitar 30.000 orang," ujarnya. (aan)

Ujian Nasional SMP Lancar

Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Bekasi berlangsung lancar

Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja dalam kesibukkanya menyempatkan diri untuk meninjau jalannya Ujian Nasional (UN) di SMPN 1 Tambun Selatan dan SMPN 2 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dirinya mengaku UN yang diselenggarakan tahun 2013 ini berjalan aman untuk wilayah Kabupaten Bekasi.

"Semuanya berjalan aman, lancar, dan belum ada laporan adanya kejanggalan dalam UN tahun ini. Mudah-mudahan berjalan lancar," katanya.

Disela-sela Kunjungannya, Rohim sempat berperan sebagai pengawas ujian dengan masuk kedalam kelas, lalu berdiri dihadapan siswa SMP yang tengan menjalani UN.

"Saya sempat pantau langung ke dalam kelas, dan terlihat tertib, tak ada satu pun yang berbicara apalagi nyontek dan mengeluarkan jawaban," jelasnya sambl mengatakan dalam UN tahun ini diikuti 38.450 siswa SMP di Kabupaten Bekasi. (aan)





Kendaraan Barang Dirazia

Kasus pelanggaran kian meningkat, DLLAJ rutin gelar operasi

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyelanggaraan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Faturahman mengungkapkan sepanjang 2013, jajarannya mencatat ada 266 kasus pelanggaran, para pelanggar tersebut merupakan kendaraan angkutan barang dari kawasan industri.

"Dari Bulan Januari sampai Apri ada kurang lebih 266 kendaraan yang kena razia, ada yang sedang diproses sidang di Pengadilan," ungkapnya.

Dibeberkan Fatur, kendaraan yang ditilang yang tidak mempunyai izin angkutan. Misalnya, tidak mempunyai izin trayek, KIR, juga melebihi kapasitas yang ada.

"Paling banyak melanggar justru kendaraan barang yang dari Kawasan Industri," jelas mantan Kasie Dinas Binamarga ini.

Razia tersebut kata Fatur, dilaksanakan dikawasan Cikarang Barat, Kedungwaringin, ada juga yang di Tambun dan Cikarang Utara. "Kalau ditilang ada bukti pelanggarannya, kendaraan tidak ada suratnya kita sita," tegasnya.