sponsor

Slider

Seputar Bekasi

Pemerintahan

Tokoh

Kuliner

Piknik

Olah Raga

PLN Pasok 1 Milyar VA untuk Kawasan Industri dan Bisnis di Bekasi

PLN siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000.000.000 (milyar) Volt Ampere (VA).
Daya sebesar itu akan diserap oleh setidaknya 56 (lima puluh enam) pelanggan dan calon pelanggan melalui transaksi pasang baru dan tambah daya listrik. 35 perusahaan diantaranya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan PLN pada hari ini, Rabu (18/4/2018) dalam acara Potential Customer Gathering 2018.
Selain itu, sebanyak 3 perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PLN sebagai bentuk kesepakatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. 1 perusahaan mendatangani Head of Agreement, dan 17 sisanya adalah perusahaan yang tengah menjajaki kerja sama dengan PLN.
Dalam acara yang mempertemukan pelanggan dan calon pelanggan dengan PLN ini, Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali mengatakan program 35.000 MW terus berjalan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan kelistrikan nasional jangka panjang.
“Kami mengajak kepada pengusaha untuk tidak ragu berinvestasi karena listriknya kami sediakan. Kami juga mengajak para Kepala Daerah untuk menarik investor ke daerahnya dalam rangka memajukan perekonomian,” kata Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan dengan acara yang mengangkat tagline Be the 1st : 1.000.000.000 VA, menurutnya angka ini mencerminkan potensi penyambungan listrik pelanggan yang ditandatangani pada hari ini.
“Bagi bapak ibu yang ingin menjadi pelanggan PLN jangan ragu untuk datang ke kami atau kami akan mendatangi bapak ibu. Para account executive di unit pelayanan PLN selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Ali.
Pelanggan maupun calon pelanggan industri, bisnis dan lembaga yang hadir pada acara ini berasal dari berbagai segmen industri mulai dari pengembang properti, perusahaan manufaktur, dan lembaga pelayanan seperti rumah sakit.
“Hampir seluruh perusahaan maupun lembaga-lembaga tersebut mengajukan permohonan listrik tegangan menengah maupun tegangan tinggi dengan daya 345.000 VA sampai 280.000.000 VA,” kata General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana.
“Intinya PLN siap berapa pun kebutuhan listrik yang dibutuhkan. Posisi daya listrik yang tersedia sudah sangat cukup, infrastruktur, dan sarana pendukungnya juga sudah sangat mumpuni. Kami sangat terbuka untuk menerima pengembangan investasi dari jenis industri apapun dengan kualitas pelayanan yang excellent,” tambah Iwan.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Dadang Masoem menyatakan realisasi investasi di Jawa Barat meningkat dari tahun ke tahun.
“Sektor yang diminati investor adalah industri kendaraan bermotor, alat transportasi, industri logam, mesin dan elektronika. Saat ini kami terus meningkatkan pelayanan perizinan berinvestasi agar semakin mudah dan cepat, seperti layanan perizinan online di website http://bpmpt.jabarprov.go.id/,” jelas Dadang.

Sa’duddin : Pemuda adalah Pemimpin Masa Depan


LBK-ebelum membuka acara Pasar Rayat Cibitung pada Minggu pagi (02/10), Paslon Pilkada 2017, Sa’duddin menyempatkan diri menghadiri acara remaja di Masjid Roudhatul Jannah, Perumahan Regency 2 Wanasari, Cibitung.
Dalam acara yang bertajuk ‘Membangun Generasi Muda Yang Cerdas dan Cinta Masjid’ pasangan Ahmad Dhani mengingatkan arti penting keberadaan pemuda untuk masa depan.
“Pemuda saat ini, adalah pemimpin nanti. Generasi muda memang harus cerdas dan cinta kepada masjid. Mereka nanti yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa. Sekarang ini kalian adalah pemuda, nanti kalian akan jadi pemimpin,” jelas Sa’duddin digadapan 100 remaja putra dan putri.
Dalam sambutanya, Sa’duddin juga memotivasi peserta untuk menjadi pemuda yang bisa dibanggakan. Yaitu dengan cara mencintai masjid, menggali ilmu, potensi diri, dan yang terpenting bisa dekat dengan Allah.
“Semuanya bermuara kepada Allah. Niatkan karena Allah, bersama dengan Allah, dan kepada Allah. Inilah pemuda yang bisa mengguncang dunia,” pesannya sebelum beranjak meresmikan Pasar Rakyat Cibitung 

Sumber : www.beritabekasi.co.id

Intan IFC " Ga Perlu Densus Anti Korupsi Cukup Tdk Pungli Dan Korupsi Saja.

Jakarta -  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto menegaskan, bahwa dibentuknya Datasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi di institusi Polri tidaklah semudah yang dibayangkan.

Banyak proses yang harus dilalui untuk membentuk Dansus baru tersebut. "Itukan ada mekanismenya. Struktur Polri mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemen PAN-RB. Bagaimana nanti penganggarannya? Personelnya bagaimana? Dan banyak permasalahan lain yang menyangkut organisasi," kata Agus di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2013).

Namun, Agus mengatakan bahwa Mabes Polri akan membahas hal tersebut untuk menindak lanjutinya. "Nanti akan kami tindak lanjuti," pungkas Agus.

Namun ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny " Terpilihnya Sutarman menjadi Kapori yang baru ga perlu bentuk Densus Anti Korupsi untuk kasus korupsi kita serahkan KPK karna masyarakat jelas lebih percaya dengan KPK. Kepolisian cukup membersihkan jajarannya dari tingkat tinggi sampai rendah tidak pungli dan korupsi itu sudah berprestasi dan  membantu indonesia lebih baik ujarnya...

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani, agar calon tunggal Kapolri Komjen Pol Sutarman membentuk Densus Anti Korupsi, rupanya ditanggapi serius oleh Sutarman.

Sutarman mengatakan jika dirinya menjadi Kapolri, Sutarman akan mempertimbangkan dibentuknya Densus Anti Korupsi tersebut, agar kepercayaan masyarakat kepada institusi yang sebentar lagi digawangi oleh Sutarman kembali lagi.

"Itu bagian yang harus. Operasionalnya akan kami tingkatkan," kata Sutarman usai fit and proper testdi DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 17 Oktober 2013, malam.

Namun, Sutarman meyakini hal tersebut tidak akan mudah. Karena akan menyangkut dengan kelembagaan. "Jadi tidak hanya menyangkut institusi Polri saja, tetapi juga harus sampai ke Men PAN-RB. Harus didiskusikan terlebih dahulu, kalau itu bisa dibentuk, pasti akan sangat luar biasa," pungkas jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Kota Bekasi Peringati HUT PGRI Ke-19


KOTA - Guru Harus Tingkatkan Kualitas Pendidikan.

Dalam momen Hari Ulang Tahun ke-68 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi berharap agar para guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan, ujarnya, membacakan sambutan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh di Plaza Pemkot Bekasi dalam upacara Hari Guru Nasional (HGN), Senin (25/11/2013).

Lebih lanjut beliau mengatakan, sengaja tema yang diambil kali ini adalah “Mewujudkan guru yang kreatif dan inspiratif dengan menegakkan kode etik untuk penguatan kurikulum 2013”. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan selama ini.

Saat ini, menurutnya kementerian pendidikan dan kebudayaan sedang melakukan penataan sistem pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru. Selain itu juga memberikan dukungan penuh agar PGRI bisa menjadi organisasi propesi guru yang kuat sehingga menghasilkan guru yang mampu mengembangkan kemampuan secara mandiri.

Selain itu mampu sebagai sumber inspirasi dan keteladanan, kreatif, inovatif dan menegakkan kode etik guru sebagai propesi. “Kita berharap para guru dan tenaga kependidikan menjadi pembelajar dan pendidik sejati’, ujarnya. (amalia)

Tanam Pohon Memperingati HUT PGRI


KOTA - Rangkaian HUT PGRI Ke-68 Tingkat Kecamatan Pondokgede.

Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi pagi tadi membuka rangkaian kegiatan Hut PGRI ke-68 tingkat Kecamatan Pondokgede dilapangan Pondokgede dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Bekasi Drs.Rayendra Sukarmadji serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi dan para Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan pondokgede, Minggu, (24/11/2013).

Dalam sambutannya Walikota Bekasi mengatakan bahwa sistem dan praktik pendidikan berkualitas hanya akan lahir apabila terdapat guru profesional di dalamnya, memiliki kompetensi dan yang kesejahteraannya terpenuhi. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan memiliki empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan para guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik agar kelak mampu mengaktualisasikan berbagai potensi dimiliknya.

Potensi guru meliputi kompetensi sosial menunjukkan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar; kompetensi kepribadian yang bermakna karakteristik pribadi guru harus menjadi teladan bagi peserta didik dan guru memiliki akhlak mulia; dan kompetensi profesional yang merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi diajarkan secara mumpuni..

Kegiatan Hut PGRI ke-68 ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di lapangan Pondokgede dan pelepasan gerak jalan yang dihadiri juga oleh para pelajar tingkat SD,SMP,dan SMA oleh Walikota Bekasi. (amalia)

Pengunjung Kantor Walikota Bekasi Diperketat

KOTA - Satpol-PP Perketat Pengawasan Pengunjung Kantor Walikota.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terus memperkuat personelnya untuk melakukan pengawasan bagi pengunjung atau tamu yang datang ke Kantor Walikota, di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

“Selain memberikan kartu tanda masuk ke pekarangan kantor melalui pintu masuk sebelah utara, juga memeriksa indentitas tamu yang akan masuk via penjagaan dilobi kantor”, ujar Yayan selaku Kepala Satuan Satpol PP di Bekasi, Jumat (22/11).

Beliau mengatakan, sejak diberlakukannya sistem pengamanan serta pengawasan bagi pengujung kantor  kurang lebih setahun ini, kondisi kantor berlangsung baik kendati adanya aksi unjuk rasa baik yang melakukan orasi diareal kantor maupun diluar kantor. “Kita tidak menginginkan kejadian seperti yang terjadi digedung Mahkamah Konstitusi, karena kurangnya pengawasan”, ujarnya.

Selain mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terkadang berlebihan, Satpol PP juga selektif untuk para tamu yang akan berkunjung kepada pejabat setempat dengan memintai identitas serta memberikan tanda pengenal tamu. “Sehari tamu yang berkunjung bisa sampai 20 hingga 30 orang pengunjung”, katanya seraya menyebutkan nantinya juga akan dibentuk lagi sistem pengawasan pengunjung untuk kantor 10 lantai yang baru. (jamal)



Sambungan Listrik Bagi Keluarga Miskin Jabar

Pemprov Jabar Akan Bantu 70 Ribu Sambungan Listrik Desa Pada 2014.  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot pemenuhan kebutuhan sambungan aliran listrik. Untuk itu, Program Jabar Caang (Jabar Terang) berupa bantuan sambungan aliran listrik untuk keluarga kurang mampu akan diteruskan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengutarakan hal itu saat meresmikan Program Listrik Perdesaan se-Jabar, yang dipusatkan di Desa Margaluyu, Garut, Kamis, 21 November 2013.

Hadir pada peresmian Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, Bupati Garut Agus Hamdani, dan sekitar seribu warga setempat.

Gubernur mengutarakan, Pemprov Jabar menargetkan penyambungan aliran listrik kepada 70 ribu keluarga pada 2014. Target ini jauh di atas pencapaian 2013, yang berjumlah 16 ribu sambungan. "Mudah-mudahan target bantuan dari Pemerintah Pusat juga meningkat jauh. Bila tahun ini tiga ribu sambungan, semoga tahun depan jauh di atas itu. Begitu pula bantuan dari kabupaten/kota," ujar Heryawan.

Komitmen Pemprov Jabar untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik, Gubernur Heryawan menambahkan, bagian upaya untuk memenuhi ketersambungan aliran listrik kepada seluruh keluarga di provinsi terpadat di Indonesia ini.

Penduduk Jabar yang sudah menikmati sambunghan aliran listrik (rasio elektrifikasi) hingga kini baru 73 persen. Sisanya 27 persen, atau sekitar 2,4 juta kepala keluarga, belum memperoleh sambungan aliran listrik.

Dikatakan, bantuan sambungan listrik dari Pemprov Jabar ditentukan oleh ketersediaan jaringan distribusi aliran listrik. Jaringan pasokan aliran listrik ini tangggungjawab Pemerintah Pusat melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara Pemprov Jabar membantu penyambungan dari jaringan distribusi PT PLN ke rumah warga, termasuk instalasinya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengutarakan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 79 persen, atau terdapat 14,7 juta kepala keluarga yang rumahnya belum teraliri listrik. Pemerintah Pusat menargetkan, pemenuhan sambungan aliran listrik 100 persen kepala keluarga se-Indonesia pada 2020. (red)


Rilis Humas Pemprov Jawa Barat

Urus e-KTP Gratis, Bikin Kartu Keluarga Bayar?

KOTA - Warga Keluhkan Layanan Kependudukan.

Pelayanan gratis untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan surat pindah dan bahkan keterangan waris di Kota Bekasi, hanya sebatas omongan pejabat saja,

“Buktinya bikin kartu keluarga bayar Rp 50.000,” ujar Heru Haryanto, 34, warga Perumahan Vila Mas Garden, Bekasi Utara. Hal senada juga disampaikan Andika, warga Bintara, Bekasi Barat, “Saya ditawari Rp 150 ribu untuk pembuatan KTP dan KK,” ujar ayah dua anak, warga Bintara Mas Naga.

Dia menyebutkan saat mengurus KK untuk menambah anak sekaligus membuat KTP reguler, karena E-KTP belum jadi, ada oknum pegawai yang menawarkan proses itu.

Ketika berdialog dengan warga di Kecamatan Bekasi Selatan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada awal Nopember lalu, menjelaskan semua produk kependudukan gratis. “Kalau masih ada yang dipungut biaya yang tanggungjawab kepala dinasnya,” jelas Rahmat Effendi, sambil menunjuk kepala dinas kependudukan.

Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membenarkan kalau semua produk kependudukan gratis sesuai Peraturan Daerag (Perda) No 8 Tahun 2013 tentang biaya cetak KK dan akte kelahiran.

“Pembuatan KTP reguler tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan sudah direkam, karenanya semua print KTP ditarik ke dinas,” ujar Rudi, sambil mengatakan soal Kartu Keluarga dan  akte kelahiran gratis. “Asalkan di antar sendiri dan mengurus tanpa melalui perantara,” terangnya.

Rudi menjelaskan, seandainya ada oknum pegwai Disdukcapil yang melakukan pungutan segera laporkan dan beri tahu nama oknum tersebut. “Kalau itu pegawai Disdukcapil, pasti saya tindak,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan sejak Maret 2013 sudah 17 orang ditindak karena melanggar ketentuan, “!4 orang dipindahkan dan tiga orang diberi surat peringatan,” terang Rudi, yang mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan uji kelayakan kepada para pegawainya, sehingga untuk memindahkan karena melakukan hal yang tercela sudah ada dasar.  (bays)

Pameran Perumahan Rakyat Diserbu Pengunjung

KOTA - Menpera resmikan pameran perumahan rakyat.

Menteri Perumahan Rakyat membuka Pameran Perumahan Rakyat, di Bekasi Square, Rabu (20/11).

Pameran berlangsung 20 hingga 24 November dan di isi berbagai developer kelas menengah real estate ini ramai dikunjungi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), H. Djan Faridz, didampingi Asisten ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan Bekasi, Aceng Solahudin, mengatakan, pameran rumah rakyat 2013 tersebut menjadi program utama instansi yang di pimpinnya.

Menurutnya, hal ini untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal itu salah satunya, menghubungkan antara antara pengembang dengan pembeli mengingat tingginya animo masyarakat tersebut terlihat dari tingkat kunjungan pameran.

Terpisah, Mulyanto, 30,Salah satu pengunjung yang datang bersama istri dan anak semata wayangnya mengaku sudah lama menanti kehadiran pameran yang menawarkan rumah berharga terjangkau.
“Saya mendatangi lokasinya satu per satu susah dapat yang murah, rata-rata di atas Rp 100 juta. Sementara kami mencari yang di bawah Rp 100 juta karena penghasilan pas-pasan,” katanya. (obi)

Dana Belum Cair, Pilkades Bekasi Bakal Molor

KABUPATEN -Pilkades di Bekasi Terancam Gagal

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, terancam batal.

Panitia Pilkades, Tohir, mengaku dana yang diterima dari kepala desa baru Rp96 juta. “Jadi masih ada Rp59 juta dana Pilkades yang belum kami terima,” ungkap Tohir yang menjabat bendahara Panitia.

Sesuai ketentuan, Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa di Kabupaten Bekasi harus disisihkan 10 persen untuk kegiatan Pilkades. Ketentuan itu berlaku sejak 2012. Dengan demikian, Desa Mangunjaya harus menyisihkan dana Pilkades dari ADD 2012 dan 2013 sekitar Rp155 juta.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Mangunjaya, Abu Hasan, mengaku sudah menyerahkan seluruhan kewajiban dana Pilkades ADD. “Sudah diserahkan, semuanya Rp155 juta,” ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim, minta kepala desa patuh menyisihkan 10 persen ADD untuk kegiatan pilkades. “Dana itu tujuannya untuk membantu calon kades agar tak terlalu berat menanggung biaya penyelenggaraan pilkades,” ujarnya. (bays)




SDN Bantarsari 3 Roboh

KABUPATEN - SDN Bantarsari 03 Pebayuran Ambruk.

Bangunan Sekolah Dasar Negeri Bantar Sari 03 di Kampung Selang, Rt01/02, Desa Bantar Sari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi mengalami roboh, selasa malam (19/11/2013), sekitar pukul 24.00 WIB.

Menurut keterangan kepala sekolah, Soleh Almandar mengatakan, ruang kelas baru (RKB) tersebut baru dibangun Bulan Desember tahun 2012 lalu. Namun kata dia, karena memang pembangunannya tidak sesuai dengan perencanaan, dirinya tidak berani menggunakan RKB tersebut untuk kegiatan belajar mengajar.

Soleh mengatakan, kalau pihaknya sudah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap bangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.

"Dari awal saya sudah tegur yang kerja supaya tidak sembrono mengerjakannya, tapi kata mereka (pekerja-red) itu semua perintah atasannya. Terus kita juga sudah kirim surat ke Disdik, tapi jawabannya hanya akan melakukan peninjauan saja," kata Soleh saat dimintai keterangan tentang ambruknya RKB tersebut, Rabu, (20/11/2013).

Ambruknya RKB SDN Bantar Sari 03 pertama diketahui oleh Agus, warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Dikisahkan Agus, dirinya kaget ambruknya bangunan mengeluarkan suara yang cukup keras di tengah malam. (jamal)

LPSE Kota Bekasi Juara Pertama Tingkat Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi kembali mendapatkan penghargaan dari Balai Layanan LPSE Prov Jawa Barat dengan meraih Juara II LPSE Kota Terbaik se-Jawa Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi LKPP Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Ikak Gayuh Patriastomo pada acara Rapat Koordinasi Teknis Pengelola LPSE Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Balai LPSE Prov Jabar, di Garut, Rabu s.d Kamis, (14/11).

Penilaian dilakukan terhadap Kab/Kota se-Jawa Barat dengan kriteria pengelolaan LPSE dan total paket terbanyak, perlu diketahui LPSE Kota Bekasi sampai dengan bulan November 2013 telah menampung sebanyak 638 paket, itu merupakan suatu keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi e-procurement sehingga akan terwujud transparansi dan akuntabilitas proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah dan para pihak yang ikut melakukan lelang secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2012 untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Menurut Haryono,ST Admin LPSE yang mewakili Kota Bekasi mengatakan, LPSE Kota Bekasi memang pantas mendapatkan Juara ke II karena jumlah paket yang dilayani di Kota Bekasi sangat besar dibandingkan dengan Kab/Kota se-Jabar lainnya, itu merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan e-procurement di Kota Bekasi.
"Mudah-mudahan pada Tahun 2014 kita akan menargetkan paket lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga Kota Bekasi layak mendapatkan penghargaan Juara I LPSE se-Jawa Barat," terang beliau. (jamal)

Bakohumasda Akan Tingkatkan Perannya

KOTA - Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi membuka kegiatan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi yang digelar di Balai Irigasi, JL Cut Mutia, Senin, (18/11).

Pertemuan ini dihadiri para sekretaris SKPD, Sekretaris Kecamatan, humas BUMD se-Kota Bekasi, humas perguruan tinggi Bekasi, Humas dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi, dan perwakilan media penyiaran. Pertemuan kehumasan daerah ini mengusung tema peran Anggota Bakohumasda di Era Keterbukaan Informasi.

Dalam sambutannya Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengatakan setelah terbitnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran bakohumasda dinilai penting menjadi penyampai berbagai kebijakan pemerintah daerah di berbagai bidang. undang-undang tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien dan sesuai hukum sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi publik.

"Humas harus menjadi corong atau juru bicara pemerintah ,mengkomunikasikan segala yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  saya melihat sering terjadi pemberitaan yang tidak baik dikarenakan masih sulitnya mendapatkan informasi yang benar dari PPID instansi terkait", ucapnya.

Oleh karena itu dikatakan Walikota,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku Sekretaris Badan Publik tidak perlu takut menyampaikan informasi instansinya. sampaikan segala informasi secara langsung  atau melalui media Website Pemerintah Kota Bekasi agar dapat diakses langsung oleh masyarakat.

"Apa yang telah kita lakukan harus disampaikan, sekalipun itu pahit, karena merupakan komitmen perjalanan Pakta Integritas yang ingin kita bangun, tranparansi dan akuntabilitas demi penyelenggaraan pemerintahan yagn baik, Good dan Clean Governance. sehingga kita harap keterbukaan informasi publik yang diusung Bakohumasda membawa perubahan paradigma dari ketertutupan menjadi keterbukaan", tambahnya.

Selain ajang silaturahmi, pertemuan Bakohumas kali diisi dengan beberapa materi sosialisasi.  Sopomo , Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik memeberikan materi tentang Kehumasan Pemerintah dan Sukartono sebagai Kepala Bidang Pusat Informasi dan Humas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo terkait pembahasan peran dan kewajiban PPID.

Kemudian satu pembahasan dari Kepala kantor Cabagn Bekasi PT Askes dr Agus Saefudin mengenai Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasionla (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggaraan jaminan Kesehatan (BPJS). =bays

Kader Posyandu Diberikan Intensif

KOTA - Peran para kader Posyandu di Kota Bekasi memang sangat penting, terlihat mereka  bersama pemerintah mampu meningkatkan kualitas dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada warga masyarakat Bekasi.

Selain itu mereka juga merupakan pelopor dan pencerdas masyarakat Kota Bekasi, hal ini di katakan oleh walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi seusai peringatan hari Kesehatan Nasional tingkat Kota Bekasi bertempat di Plaza Kantor Walikota Bekasi, senin, (18/11).

Dirinya juga berharap tahun depan para kader posyandu di Kota Bekasi yang ada sebanyak 9000 orang tersebut di perhatikan kesejahteraannya, yakni dengan memberikan semacam insentif tiap bulannya.

"Saya berharap dengan adanya insentif tahun depan, para kader posyandu  ini akan terus semangat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ", pungkasnya. (bays)

Razia Becak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menggelar operasi penertiban terhadap becak di sepanjang protokol di Jalan Insinyur Haji Juanda.

Operasi juga dilakukan di beberapa titik lainnya seperti di daerah proyek dan perempatan Rumah Sakit Bella. Kawasan tersebut memang kerap dijadikan pangkalan becak tiap harinya.

Kepala Sekasi Penelahaan dan Produk Hukum Satpol PP, Diani Aprijanti mengatakan, operasi kali ini untuk menerapkan Peraturan Daerah (PD) Nomor 58 tahun 2008 mengenai daerah bebas becak.

"Jadi jalur Djuanda dari pasar sampai ke Jalan Sudirman itu daerah bebas becak. Daerah bebas itu bukan berarti becak bebas di jalan, justru daerah bebas itu tidak boleh dilewati oleh becak," ujarnya saat melakukan pendataan terhadap pengendara becak yang dipusatkan di Kantor Pemda lama, jalan Ir. Juanda no. 100, Senin (18/11).

Diani menerangkan, tukang becak dilarang mangkal di pinggir jalan. Hanya diperbolehkan beroperasi di dalam mulut jalan sepanjang 25 meter ke dalam. Beliau menambahkan, beberapa titik yang boleh dilalui oleh kendaraan becak antara lain, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kartini. (obi)

Kunjungan Kerja Walikota Ke Bogor

KOTA - Walikota Bekasi Rahmat Effendi melakukan kunjungan ke Kabupaten Bogor.

Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membicarakan masalah solusi banjir bersama Bupati Bogor Rachmat Yasin di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (19/11).

Menurut Walikota Bekasi kunjungan ini merupakan kegiatan program kerja 120 hari kami yang sempat tertunda, pertemuan ini juga merupakan langkah kami untuk menanggulangi permasalahan yang ada, seperti masalah yang terpenting daerah kami sering kebanjiran saat daerah Kabupaten Bogor hujan.

"Dengan pertemuan ini kita harap Pemeritah Provinsi Jawa Barat dapat tergugah untuk turut membantu menanggulangi permasalahan bajir, karena masalah banjir ini sulit untuk kita selesaikan,” jelas Walikota Bekasi.

Sementara Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam pertemuan tersebut menyatakan, terkait permasalahan penanggulangan banjir merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama terkait daerah yang dekat dengan Jakarta, hanya Kabupaten Bogor yang memiliki pegunungan.

Dalam pertemuan ini dibahas pula pengembangan forum untuk memajukan perekonomian dan pembangunan lima wilayah yaitu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok melalui kerjasama antar daerah seperti yang telah kami lakukan dengan Kota Bogor yaitu economic summit. (bays) 

Warga Desak Fungsikan Stasiun KA Bekasi

KOTA - Penumpang Berharap Bisa Naik KA ke Jawa di Stasiun Bekasi

Warga Bekasi berharap penumpang dapat menggunakan jasa trasportasi massal kereta api ke daerah Jawa dari Stasiun Bekasi.

Selama ini warga yang hendak menempuh perjalanan ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, harus melalui Stasiun Pasar Senen, maupun Gambir di Jakarta. “Kita mengeluarkan biaya lebih besar, belum lagi saat menuju Stasiun Senen sering kena macet di Bekasi, Pulogadung dan Jakarta Pusat,” ujar Agus Mulyanto, Ketua RW 02 Perumnas Kayuringin, Bekasi Selatan.

Hal ini disampaikannya dihadapan Rahmat Effendi, Walikota Bekasi yang tengah berkunjung di Perumahan Taman Cikunir Indah, Jakamulya, Bekasi Selatan, kemarin.

Sementara, Walikota mengatakan dalam waktu dekat akan menyurati PT KAI, untuk merespon masukan warga. “Silahkan Kepala Beppeda untuk membuat surat dan kita berharap Kota Bekasi akan menajdi pintu gerbang ibukota, kalau stasiun dapat diperbesar,” tandasnya.

Walikota berharap hal ini dapat terwujud karena banyak investor yang akan membangun. “Sumarecon siap membangun stasiun yang tenti saja menguntungkan dia sebagai pengembang,’ katanya lagi, sambil mengatakan saat ini Staisun Bekasi sudah padat, kepadatan itu karena trafic lalu-lintas kereta dari Bekasi ke Jakarta semakin padat.

Kepadatan lalu lintas KA itu saat ini diperngaruhi dengan penambahan kereta di Jabodetabek. PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) mendatangkan sebanyak 30 unit gerbong kereta rel listrik bekas dari Jepang sebagai bagian dari pengadaan sebanyak 180 unit KRL selama tahun 2013. (bays)


Razia Pelajar Online

KOTA - Pelajar main di warnet di razia Satpol PP.

Pelajar yang terjaring petugas Satpol PP Kota Bekasi dari sejumlah warnet dan game online, di tiga kecamatan.

Dua pelajar SD negeri menangis saat digiring anggota Satpol PP Kota Bekasi dari lokasi warnet dan game online, kemarin.

Keduanya adalah sebagian dari puluhan siswa yang dirazia di beberapa warnet. “Saya masuk siang, di rumah sepi jadi maen di sini,” ujar Fadil, 11, murid kelas V SDN di Pekayon, Bekasi Selatan. Menurut anak ketiga dari empat bersaudara ini, di rumah sepi karena bapak dan ibunya kerja.

Berbeda dengan Ivan, pelajar SDN di Bekasi Selatan, dia asyik nongkrong di warnet karena pelajaran Agama Islam, “Saya keluar, jadi main di warnet,” katanya sambil menangis. Selain Fadil dan Ivan ada 50 pelajar yang terjaring dari warnet di tiga kecamatan, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Medansatria. Mereka terjaring karena berada di arena hiburan itu pada jam sekolah dan masih mengenakan seragam.

Sementara, Kabid Penegakan pada Satpol PP Kota Bekasi Kandar Iskandar mengatakan razia itu dilakukan berdasarkan keluhan orang tua dan guru. “Banyak keluhan dan juga masukan dari para guru dan orang tua yang kesulitan menasehati anak-anak didiknya agar tidak nongkrong di warnet saat jam belajar,” ujar Iskandar. (jamal)

Rencana Otoritas Transportasi Jabodetabek

KOTA - Pemkot Bekasi Dukung Otoritas Transportasi Jabodetabek.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendukung  rencana pemerintah pusat membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ).

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menjelaskan keberadaan transportasi ini nantinya persolaan transportasi yang terintegrasi ditangani oleh otoritas tersebut. “Saat ini masih dalam proses di (Pemerintah) pusat belum final, artinya kita masih menunggu,” katanya, kemarin

Sementara, Kepala Dinas Perbuhungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman, mengatakan, OTJ dapat mengkoordinasikan seluruh aspek transportasi di Jabodetabek. "Soal, perencanaan, pembangunan infrastruktur, ketersedian sarana transportasi, interkonektivitas, bahkan hingga rute tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini kerjasama transportasi melalui Badan Kerja Sama Propinsi Jabodetabek. Namun, kerjasama itu hanya sebatas koordinasi, sehingga pembangunan ditanggung oleh pemerintah masing-masing. “Kalau saat ini kan pemerintah daerah yang menanggung semua, kalau ada pembangunan, anggaran pun dibebankan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, pembentukan otoritas tersebut masih dalam tahap pembahasan di kementrian terkait. Sejauh ini, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi baru tiga kali mengikuti rapat pembentukan tersebut. Karena kepentingan pembentukan otoritas dinilai penting, pihaknya mendesak segera dirampungkan.  (obi)

Belasan PSK Berhasil Dijaring

KOTA - Wanita penjaja seks dikejar Satpol PP.

Sejumlah wanita malam yang berkeliaran di jalan protokol dan di warung remang-remang Mustikajaya, dijaring petugas Satpol PP Kota Bekasi.

Satpol PP Kota Bekasi, mengejar-ngejar beberapa wanita malam yang biasa mangkal di warung remang-remang Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu pagi.

Para petugas terpaksa mengurungkan niatnya mengejar wanita yang menjadi pelayan warung remang-remang. Petugas berhasil merazia 13 wanita malam dan beberapa botol minuman keras serta tiga unit VCD player. 

Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan pihaknya menyisir jalan-jalan protokol yang ada di Kota Bekasi, “Semuanya dapatr 17 orang dan setelah didata mereka ada yang dibawa ke panti rehabilitasi dan ada juga yang diminta membuat pernyataan karena baru terkena sekali,” tandasnya.

Lokasi yang disisir itu di sekitar Jl Ahmad Yani, Bekasi. Mereka sebelumnya mengaku sedang menunggu angkutan umum, namun waktunya malam hari dengan dandanan menor. Petugas pun membawanya, namun setelah membuat surat pernyataan, wanita yang berdandan menor itu dipersilahkan pulang ke rumah.

"Operasi digelar karena keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Banyak masukan dari masyarakat dan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Sejumlah wanita malam mengaku dia terpaksa mencari makan dengan cara begitu karena tidak ada pekerjaan, “Daripada di rumah nganggur, anak ada kerja lain nggak bisa ya begini aja,” cetus Heni, 34, wanita manja ini. Hal senada dikatakan Wati, 40, wanita yang mengaku baru menjadi pelayan warung setelah suaminya pergi, “Nggak ada lagi yang ngasih makan anak saya, Mas,” katanya. (jamal)