sponsor

Slider

Seputar Bekasi

Pemerintahan

Tokoh

Kuliner

Piknik

Olah Raga

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-85

Pemprov.Jabar Peringati Hari Sumpah Pemmuda Tahun 2013.

Peringatan Hari Sumpah pemuda yang secara rutin diperingati setiap tahun setiap tanggal 28 Oktober, resmi diperingati Pemprov. Jabar.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2013 dilaksanakan dalam kegiatan Upacara Bendera yang dipusatkan di Halaman Gedung Sate (28/10/2013), bertindak selaku Inspektur Upacara Sekda Jabar, Wawan Ridwan.

Rangkaian upacara juga diisi dengan penyerahan penghargaan Pemuda Award dari Pemprov. Jabar kepada beberapa Organisasi Kepemudaan, antara lain KNPI Jabar, Karang Taruna Jabar, Gema Keadilan Jabar beserta beberapa Organisasi Kepemudaan lainnya.

Penghargaan juga diberikan kepada pemuda yang aktif dalam program
Pemuda Penggerak Pembangunan Pedesaan. Selanjutnya Sekda selaku Irup membacakan sambutan Menpora RI, Roy Suryo.

Menpora, dalam sambutannya mengungkapkan diakui dalam konteks kekinian pemuda  menunjukkan peran yang kian kreatif dan inovatif. Melalui Momentum Hari Sumpah Pemuda, diharapkan Pemuda tetap cerdas dan santun serta tetap inspiratif. (red)








Rilis Humas Pemprov Jawa Barat

Proses Perijinan Kadin Kabupaten Bekasi Lelet

KABUPATEN - Proses perijinan di Kadin Kabupaten Bekasi dinilai lamban

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi keluhkan berbelitnya proses perizinan bagi pengusaha. Ini dipandang bisa mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Bekasi.

’’Prosesnya lama dan berbelit. Bahkan biaya yang diminta juga sangat besar,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin.

Bupati Bekasi, kata dia harus bijaksana dalam memberikan kenyamanan pada pelaku bisnis di Kabupaten Bekasi. Jika birokrasi berbelit, dia khawatir membuat investor enggan menanamkan modalnya.

’’Harus ada tindakan yang tegas agar ada kemudahan berinvestasi bagi pengusaha yang hendak menanamkan modalnya di sini,” paparnya.

Menurut Obing, praktik oknum yang mempersulit perizinan harus ditindak tegas. ’’Kalau masalah ini tidak direspon segera, maka kerugian yang ditimbulkan akan besar bagi Kabupaten Bekasi, terutama di sektor industri. Apalagi ada sekitar 3.500 industri di tujuh kawasan saat ini yang telah beroperasi dan keanggotaan yang tercatat di Kadin sendiri ada sekitar 550 anggota,” pungkasnya. (obi)


Rencana Pembangunan Underpass Tambun

TAMBUN SELATAN – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi tengah bersiap untuk pembangunan jalan kolong alias underpass yang akan dibangun pemerintah pusat di Tambun.

Kabid Perencanaan Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),  E.Y Taufik mengatakan, underpass akan melintas di bawah rel kereta di persimpangan Stasiun Tambun. Menurutnya, underpass ini juga sudah disinergikan dengan rencana PT KAI membangun Double – Double Track (DDT).

’’Detail Engineering Design (DED) underpass Tambun tersebut telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera dibangun dan secepatnya dianggarkan dari APBN. Mereka menunggu pembebasan lahan, baru mereka bangun,” ungkapnya kepada Radar Bekasi.

Kepala Bappeda, Slamet Supriyadi menambahkan, selain pembangunan underpass tersebut, pemerintah pusat juga tengah mengkaji pembangunan jembatan layang (flyover) Tambun sepanjang 1,5 kilometer.

’’Setelah underpass rampung, baru lanjut ke pembangunan flyover,” kata mantan Kepala BPMPD ini.

Menurut Selamet, pembangunan underpass dan flyover Tambun tersebut untuk mengurai titik kemacetan yang terjadi di beberapa titik sepanjang jalan utama Tambun dan Cibitung.

Karena jika pintu perlintasan kereta di Tambun ditutup lima menit saja, kata dia, kemacetan sudah bisa terjadi sampai satu kilometer.

Underpass dan flyover, kata dia akan menjadi solusi pengurai kemacetan di wilayah Tambun dan Cibitung.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim mengungkapkan, anggaran Rp20 miliar yang diperlukan untuk pembebasan lahan akan dialokasikan. Asal kata dia, DED (detail engineering design) sudah siap.

’’Tembusan dari kementeriannya saya belum melihat. Kalau pengajuan ini memang untuk kepentingan publik pada dasarnya kami bakal menyetujui,” tegasnya.

Dia berharap seluruh pihak berkoordinasi dalam rencana pembangunan underpass ini. Karena, menurut warga Tambun Selatan ini underpass Tambun merupakan pembangunan besar. (radar)

foto ilustrasi

APBD-Perubahan 2013 anggarkan Rp 3 M

Pelebaran Jalan Kalimalang dari perbatasan Kota Bekasi-Tegaldanas, Cikarang Timur, masih terus dilanjutkan hingga anggaran 2014 mendatang. Jalan sepanjang 20-an  Kilometer itu kini mulai menjadi jalan pilihan selain Jalan Raya Bekasi.

Pelebaran jalan yang semula hanya 7 Meter menjadi selebar 15 Meter diharapkan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur ini.

Jalan Kalimalang pada jam-jam sibuk mengalami macet luar biasa karena sering dilewati karyawan pabrik. Pada jam-jam sibuk tersebut, sepeda motor menyemut di sepanjang jalan ini.

Menurut Kepala Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi, H.Jamaludin, sebelumnya pada APBD 2013 Pemkab menganggarkan dana Rp 7 Milyar untuk pelebaran jalan ini. Pada APBD-Perubahan 2013 ini, kembali dianggarkan Rp 3 Milyar. "Selanjutnya dianggarkan pada 2014 mendatang hingga selesai," terang Jamal. (red)



Editor: Robby Al Amien

Bappeda Evaluasi Program Kerja 120 Hari

KOTA – Evaluasi program 120 hari kerja kepala daerah setelah terpilih sudah mulai berakhir
 
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi adakan rapat evaluasi program 120 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Bekasi bersama unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Dinas Tata Kota, Selasa (7/5/2013).

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris pada Bappeda Kota Bekasi, Nellyana Koesman, SH, MSi didampingi Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Bekasi, Drs.Latief Nurbana, MSc sekaligus memberikan arahan mengenai progress yang sudah dilakukan sejumlah SKPD pada 120 hari kerja.

“Acara evaluasi ini diselenggarakan mengingat program 120 hari kerja kepala daerah setelah terpilih sudah mulai berakhir”, kata 
Nellyana Koesman, SH, MSi dihadapan perwakilan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pada kesempatan tersebut, 
Nellyana Koesman, SH, MSi menghimbau bagi SKPD atau Dinas yang belum menyerahkan laporan kinerja 120 hari kerja agar melengkapi sebelum berakhirnya masa program yang sudah ditentukan beberapa waktu lagi.
 
Beliau juga menyarankan agar semua laporan yang diserahkan ke Bappeda agar dilengkapi berikut dengan dokumentasi yang ada.(amel)

Pelantikan IIDI Kota Bekasi 2012 - 2015


Pelantikan untuk peningkatan derajat kesehatan menuju visi Kota Bekasi

Pengurus Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI) Kota Bekasi periode 2012-2015, hari ini dilatik di RM Wulan Sari, Jl. Raya Kemakmuran No.45-47 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (15/4/2013).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi drg.Anne Nur Candrani Handayani, MARS mengatakan, pelantikan pengurus IIDI Kota Bekasi tahun 2012-2015 ini, IIDI siap untuk bersama-sama bergandengan dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kota Bekasi menuju visi Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

“Kami siap untuk bersama-sama bergandengan dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kota Bekasi menuju visi Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan”, ujar  Anne yang merangkap sebagai pengurus IIDI cabang Kabupaten Bekasi, Bogor dan Bandung.

Pelantikan IIDI  terselenggara berkat dukungan laboratorium klinik prodia, pusat kecantikan leha-leha, purence dew, bank bukopin, qva (premium quality for excellent appearance) dan hoe (king of cream). Penandatanganan berita acara yang dilakukan Ketua Pengurus IIDI Kota Bekasi Tina Istiana Askar dan Ketua Pengurus IDI Kota Bekasi dr.Antoni D Tulak.

Sebagi wadah yang keberadaannya untuk mendukung para suami dalam memberikan pelayanan kesehatan, diharapkan 1750  istri dokter bisa bergabung menjadi anggota IIDI Kota Bekasi melakukan berbagai kegiatan maupun bakti sosial terutama dalam mendukung program masyarakat, lanjut drg.Anne Nur Candrani Handayani, MARS.

Dikatakan Ketua Pengurus IIDI Kota Bekasi Tina Istiana Askar, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak seperti pengurus besar IIDI, pemerintah kota dan organisasi lainnya yang telah membantu dan mendorong agar mampu menjalankan roda kepengurusan dengan baik.

“Kami berharap program prioritas unggulan diantaranya budi pekerti, hidup sehat tanpa rokok dan perilaku hidup bersih dan sehat  berjalan lancar, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara pelantikan ini,” katanya. (aan)


KOMISI D SIDAK RSUD

Sidak DPRD sempat membuat pihak RSUD terkejut

Anggota DPRD kabupaten Bekasi dari komisi D melakukan inspeksi mendadak, ke rumah sakit daerah kabupaten Bekasi, di kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi, Senin (15/04/13).

Inspeksi mendadak ini untuk melihat langsung kondisi bangunan gizi dan loundre yang sejak tahun 2010 sampai saat ini belum difungsikan.

Hasan Bisri,salah seorang anggota DPRD, mengatakan kedatangan kami ke RSUD ini untuk mempertanyakan bangunan yang sudah lama dibangun tapi sampai saat ini belum dipergunakan, sampai keadaan bagunan banyak yang rusak,akibat belum dipergunakan.

Bukan hanya itu,lanjutnya, ruang pemulasaraan,atau tempat penyimpanan mayat yang sudah dianggarkan sampai saat ini belum juga dipergunakan oleh rumah sakit.

Pihak rumah sakit saat akan dikonfirmasi tidak ada yang bisa memberi penjelasan, dengan alasan akan melanjutkan rapat kerja. (aan)


KPU Jawa Barat Nilai Gugatan Rieke-Teten Sah


BANDUNG - Untuk menghadapi gugatan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor urut lima, KPU Jabar membentuk tim kuasa hukum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat belum menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki terkait hasil Pilkada Jabar 2013-2018.

"Yang jelas hingga saat ini, kita belum ada panggilan dari MK ataupun menerima salinan materinya," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di Kota Bandung, Rabu (13/3/2013).

Ia mengatakan, untuk menghadapi gugatan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor urut lima itu pihaknya membentuk tim kuasa hukum.

"Kuasa hukum sudah kita siapkan tiga orang pengacara. Kenapa tiga orang pengacara karena jumlah tersebut tidak terlalu banyak dan sedikit. Ideal lah," kata Yayat di ruang kerjanya di Sekretariat KPU Jawa Barat Jalan Garut Kota Bandung.

Pihaknya menilai, gugatan dari Rieke-Teten ke MK tersebut bukanlah hal negatif atau sebuah bentuk ketidakpuasan atau tidak menerima hasil akhir rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018.

"Justru kami melihat apa yang dilakukan oleh Rieke itu baik untuk pembangunan, untuk proses demokrasi di Indonesia bahwa ada kalau ada persoalan mereka membawa persoalannya ke jalur yang benar," kata dia.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki menggugat hasil pilkada dengan mengajukan permohonan gugatan ke MK.  Pasangan ini mengklaim punya fakta pelanggaran yang dilakukan KPU Jabar, salah satunya penambahan TPS tetapi jumlah suara tidak.

Selain itu, mereka menilai pasangan Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar yang dinyatakan KPU menang Pilkada, melakukan pelanggaran dengan menggunakan program pemerintah untuk berkampanye. (*rmol)


KPU Jabar Siapkan Pemilihan Gubernur Ulang


BANDUNG - Gugatan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dilatarbelakangi penyelenggaraan Pilgub yang tidak netral. 

Menjelang sidang gugatan sengketa Pilgub Jabar 2013 di Mahkamah Konstitusi Senin pekan depan, KPU Jabar akan mengumpulkan ketua KPU kota/kabupaten untuk mempersiapkan berkas yang akan dibawa ke persidangan.

"Dari 26 KPU kota kabupaten, ada yang akan kita panggil khusus yang menjadi dugaan pelaporan adanya kecurangan oleh KPU saat penyelenggaraan Pilgub kemarin," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat dihubungi wartawan, Kamis (14/3/2013).

KPU Jabar kata dia, sudah mempersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terkait hasil gugatan tersebut. "Kami sudah siapkan tahapan Pilgub, termasuk persiapan mengenai adanya pemilu ulang atau putaran kedua kita sudah siapkan semaksimal mungkin," terang Yayat.

Yayat membantah tuduhan KPU Jabar tidak mempersiapkan pemilu ulang atau putaran kedua. "Kami siap melaksanakan pemilu ulang, atau putaran kedua. Dana dan persiapan teknis lainnya sudah kita siapkan. Termasuk menyikapi hasil sidang MK nanti," terang Yayat. (*rmol)

Launching Pelayanan Terpadu Kota Bekasi


KOTA - Pelayanan Terpadu antara Pemerintah Kota, Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507 dilaunching hari ini, Kamis, 14 Maret 2013. 

Pelaunchingan pelayanan terpadu tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Walikota_Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi, Kapolresta Bekasi Kota Kombes Pol Drs. Priyo Widyanto dan Dandim 0507 Bekasi Letkol Inf Aditya, dan pemukulan gong oleh Wakil Walikota Bekasi H.Ahmad Syaikhu di Halaman Parkir Plaza Bekasi Square.

Turut hadir, para pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Bekasi serta jajaran Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507 Bekasi.

Dikatakan Walikota Bekasi, dengan dilaunchingnya pelayanan terpadu hari ini, Insya Allah akan memperluas jaringan pelayanan dan saya yakin kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dan menambah nilai persepsi masyakat tentang pelayanan yang mudah, cepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang ada.

"Contoh sederhananya, kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota dengan Summarecon membangun fly over yang di bulan April ini akan diresmikan, dimana keluarga almarhum setuju fly over yang menghubungkan bekasi selatan dan bekasi utara tersebut dinamakan fly over KH.Noer Ali Summarecon Bekasi," terang Walikota.

Diakhir sambutannya, Dr.H.Rahmat Effendi berharap makna dari kegiatan yang ada sekarang ini bisa diambil dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bekasi Kota mengawali sambutannya mengucapkan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih Dr.H.Rahmat Effendi dan H.Ahmad Syaikhu. Kita sebagai masyarakat berharap Walikota dan Wakil Walikota bisa saling bersinergi berjalan memimpin Kota Bekasi hingga akhir masa jabatan.

Pelayanan terpadu adalah terobosan dari Polda Metro Jaya dan disambut positif oleh jajaran kota dan kabupaten. Ini sudah diuji coba kepada masyarakat dan hasilnya animo masyarakat cukup besar, dan masyarakat membutuhkan kegiatan yang seperti ini, katanya.

"Kita berikan dorongan kepada pemerintah kota untuk konsisten melaksanakan kegiatan ini dan kegiatan ini masuk dalam 100 hari program kerja Walikota dan Wakil Walikota_Bekasi," ujar Kombes Pol Drs. Priyo Widyanto.

Mari kita sambut positif kegiatan pelayanan terpadu ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus surat yang selama ini terkesan sulit untuk membuatnya, dan kita berharap masyarakat memberikan dukungan dan koreksi untuk kesempurnaan pelayanan terpadu ini, harap Kapolresta Bekasi Kota mengakhiri sambutannya.

Diakhir acara, Walikota dan Wakil Walikota_Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota dan Dandim 0507 Bekasi melakukan peninjauan gerai pelayanan terpadu.

Sebagai informasi, waktu pelayanan terpadu dilaksanakan setiap hari Selasa - Kamis setiap minggunya dimulai jam 8.00 – 12.00 WIB, tempat pelayanan terpadu ditentukan oleh Camat, Kapolsek dan Danramil sesuai kesepakatan bersama dan jenis pelayanan yaitu SKCK, SIM, SIPA, izin trayek, akte kelahiran dan lain sebagainya. (*tim)