Hal ini guna mengevaluasi tentang kejadian banjir dan penanganannya.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji mengatakan, Penanganan banjir di Kota Bekasi harus ada koordinasi yang baik dengan pihak - pihak terkait baik dengan instansi vertikal maupun horizontal dan sesuai dengaan salak PB seperti Balai Irigasi, Kodim, Polres.
Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi menegaskan, bahwa sistem yang kita terapkan pada saat kejadian banjir masih sangat lemah, banyak orang yang masih bingung bahkan tidak mengerti tugasnya, belum lagi masalah koordinasinya.
Penanggulangan banjir di Kota Bekasi hingga pasca sudah berjalan cukup baik, hanya saja keputusan tanggap darurat harus lebih cepat ditetapkan.
"Coffe morning pada jum'at pagi ini guna mengevaluasi dan merecovery kembali Daerah Aliran Sungai (DAS) daerah Bekasi yang sudah tidak berfungsi lagi secara normal dan bagaimana menetralkannya kembali seperti fungsi awal untuk mencegah banjir," tegasnya,
di pendopo Walikota_Bekasi, Jumat, (25/1/2013)
Seluruh aparatur harus terlibat dalam penanganan masalah banjir. Mulai dari Kepala Dinas hingga UPTD mesti terlibat. Semua aparatur harus cepat tanggap dan terlibat berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan.
Walikota menambahkan untuk pembuatan tanggul dan pemeliharaan nya khususnya yang berada di perumahan pondok gede permai agar segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi dan terkait ijin amdal dan IMB untuk wilayah perumahan IKIP dinas terkait perlu menyikapi dan tidak mengeluarkan ijinnya
"Pemerintah_Kota harus melakukan foto udara untuk perencanaan pembangunan kota kedepan dan bentuk tanggul yang tidak sempurna dan harus segera dirombak ulang,"tambah Rahmat Effendi. (amel)
Tidak ada komentar: