KOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusulkan penambahan 1.248 PNS guna memaksimalkan kinerja pelayanan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan pihakanya sudah mengusulkan kebutuhan pegawai baru pada 2013 sebanyak 1.248 orang, karena beberapa SKPD masih ada yang kekurangan pegawai.
"SKPD tersebut adalah Dinas Pendidikan sebagai guru pengajar, Dinas Kesehatan sebagai perawat, dan sejumlah tenaga teknis di beberapa bidang kerja," ungkap Rudi Sabarudin, Jumat, (4/1/2013).
Pihaknya berencana membuka lowongan calon PNS pada 2013 untuk menutupi sebagian kekurangan pegawai di lingkup pemerintah setempat. "Rencananya akan ada lowongan calon PNS pada 2013. Namun teknisnya masih kita kaji. Kami menyadari tingkat kebutuhan PNS pada tahun 2013 relatif tinggi dan akan dilakukan secara berkala," tambah dia.
Menurutnya, penambahan pegawai baru pada formasi 2013 tidak akan mengakibatkan pembengkakan anggaran belanja daerah. Karena, kebijakan tersebut akan diimbangi pula dengan pengurangan jumlah tenaga kerja kontrak (TKK).
"Pada 2013, TKK akan kita kurangi menyusul adanya aturan tersebut dari pemerintah pusat. Hal itu juga sekaligus mengimbangi jumlah pegawai yang saat ini sudah mencapai 13.600 orang lebih," katanya. (*/amel)
Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan pihakanya sudah mengusulkan kebutuhan pegawai baru pada 2013 sebanyak 1.248 orang, karena beberapa SKPD masih ada yang kekurangan pegawai.
"SKPD tersebut adalah Dinas Pendidikan sebagai guru pengajar, Dinas Kesehatan sebagai perawat, dan sejumlah tenaga teknis di beberapa bidang kerja," ungkap Rudi Sabarudin, Jumat, (4/1/2013).
Pihaknya berencana membuka lowongan calon PNS pada 2013 untuk menutupi sebagian kekurangan pegawai di lingkup pemerintah setempat. "Rencananya akan ada lowongan calon PNS pada 2013. Namun teknisnya masih kita kaji. Kami menyadari tingkat kebutuhan PNS pada tahun 2013 relatif tinggi dan akan dilakukan secara berkala," tambah dia.
Menurutnya, penambahan pegawai baru pada formasi 2013 tidak akan mengakibatkan pembengkakan anggaran belanja daerah. Karena, kebijakan tersebut akan diimbangi pula dengan pengurangan jumlah tenaga kerja kontrak (TKK).
"Pada 2013, TKK akan kita kurangi menyusul adanya aturan tersebut dari pemerintah pusat. Hal itu juga sekaligus mengimbangi jumlah pegawai yang saat ini sudah mencapai 13.600 orang lebih," katanya. (*/amel)
Tidak ada komentar: